Indeks Omnibus Law
Pemerintah Resmi Ajukan RUU Omnibus Law Perpajakan ke DPR
Pemerintah mengklaim Omnibus Law mampu membawa Indonesia ke persaingan global.
Banjir RUU Prioritas: Target DPR Bombastis, Jokowi Tak Konsisten
DPR RI bersama pemerintah telah menetapkan sebanyak 248 RUU Prolegnas tahun 2020-2024. Target DPR ini dinilai tidak realistis dan Presiden Jokowi tak konsisten soal deregulasi.
Wiranto Turun Tangan Kampanye RUU Cilaka, Termasuk ke Serikat Buruh
Wiranto akan mendatangi banyak pihak untuk bicara soal RUU Cipta Lapangan Kerja, termasuk ke serikat buruh
DPR Sebut Terima Draf Omnibus Law Paling Lambat Pekan Depan
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang banyak diprotes kaum buruh.
Mahfud MD Sebut Publik Masih Tak Paham Soal Omnibus Law
Mahfud MD menuding sebagian publik masih belum memahami tujuan dibentuknya omnibus law.
Sri Mulyani Siapkan RUU Omnibus Law untuk Sektor Keuangan
Detail RUU ini masih dibahas di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Fraksi PKS DPR Tak Setuju Bila Omnibus Law Hapus Sertifikasi Halal
Slah kaprah dan langkah sembrono jika pemerintah menghapus kewajiban sertifikasi halal yang merupakan jaminan negara kepada konsumen yang mayoritas beragama Islam.
Baleg Belum Terima Draf Resmi Empat Omnibus Law dari Pemerintah
Rieke menilai DPR tidak bisa membahas RUU terkait dengan omnibus law yang dikirimkan oleh pemerintah apabila belum disetujui rapat paripurna DPR.
DPR Protes RUU Omnibus Law karena Hapus Aturan Perda Syariah
Sejumlah pasal di UU Jaminan Halal akan dihapus yaitu Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, Pasal 44.
Faisal Basri: Omnibus Law Bukti Pemerintah Salah Diagnosa Masalah
Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengkritik rencana pemerintah menerbitkan kebijakan melalui RUU Omnibus Law.
Kritik Jokowi, Kader PDIP Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Anggota Komisi IX fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menyatakan menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang diinisiasi pemerintahan Joko Widodo.
Said Iqbal Berharap Jokowi Tak Paksakan Kehendak Sahkan Omnibus Law
KSPI berharap Jokowi tak memaksakan kehendaknya untuk segera mengesahkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).
Omnibus Law Diprotes Buruh, Moeldoko: Jangan Berpikir Negatif Dulu
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta publik tak menggugat rancangan undang-undang omnibus law tentang cipta lapangan kerja.
DPR Janji Bentuk Tim Kecil dengan Buruh Bahas Omnibus Law Cilaka
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berjanji akan membentuk tim kecil dengan serikat buruh untuk membahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).
Kadin: Omnibus Law Disusun Agar Buruh Tak Jadi Pekerja Informal
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian Johnny Darmawan berharap para buruh tak mempermasalahkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Omnibus Law Ditolak, Meldoko Sebut Buruh Salah Persepsi
Penolakan Omnibus Law diklaim pemerintah, karena buruh tak paham secara utuh RUU tersebut.
Di Depan Buruh, Komisi IX DPR: Saya Sepakat Omnibus Law Dicabut
Omnibus Law yang berkaitan dengan perburuhan agar tak dibahas oleh DPR RI dan pemerintah Indonesia.
Pimpinan DPR Sebut Akan Terima Draf Omnibus Law Hari Ini
Dasco mengatakan naskah akademik dan draf Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) akan diantarkan pihak pemerintah pada hari ini, Senin (20/1/2020).
F-PAN: Jika PDIP Menolak Omnibus Law, Kami Oposisi Juga Siap
Masih ada persoalan buruh yang belum selesai seperti Permenaker yang merugikan buruh dan persoalan TKA.
Said Iqbal Klaim 10 Ribu Buruh Aksi Tolak Omnibus Law di DPR
Ribuan massa KSPI diklaim melakukan aksi untuk menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan khusus kelas 3.