Indeks Omnibus Law

RUU Cipta Lapangan Kerja bakal mengubah PK2B jadi PBPK dan mengesampingkan IUPK. Hal ini dinilai bakal membuka ruang eksploitasi besar-besaran di sektor Minerba.

Istana memastikan surat presiden untuk pengajuan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cipta Lapangan Kerja) siap diserahkan ke DPR.

Dalam RUU Cilaka, buruh hanya kebagian sosialisasi yang pembahasannya telah dibahas intensif antara pemerintah dan pengusaha.

Pembahasan RUU Omnibus Lawa Cipta Lapangan Kerja di pemerintah sudah rampung.

Kritik dari berbagai elemen akan dipertimbangkan dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Pemerintah mengklaim Omnibus Law mampu membawa Indonesia ke persaingan global.

Pemerintah beralasan mereka tidak ingin RUU Omnibus Law memicu perdebatan yang tak perlu.

DPR RI bersama pemerintah telah menetapkan sebanyak 248 RUU Prolegnas tahun 2020-2024. Target DPR ini dinilai tidak realistis dan Presiden Jokowi tak konsisten soal deregulasi.

Wiranto akan mendatangi banyak pihak untuk bicara soal RUU Cipta Lapangan Kerja, termasuk ke serikat buruh

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang banyak diprotes kaum buruh.

Mahfud MD menuding sebagian publik masih belum memahami tujuan dibentuknya omnibus law.

Detail RUU ini masih dibahas di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Slah kaprah dan langkah sembrono jika pemerintah menghapus kewajiban sertifikasi halal yang merupakan jaminan negara kepada konsumen yang mayoritas beragama Islam.

Rieke menilai DPR tidak bisa membahas RUU terkait dengan omnibus law yang dikirimkan oleh pemerintah apabila belum disetujui rapat paripurna DPR.

Sejumlah pasal di UU Jaminan Halal akan dihapus yaitu Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, Pasal 44.

Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengkritik rencana pemerintah menerbitkan kebijakan melalui RUU Omnibus Law.

Masih ada persoalan buruh yang belum selesai seperti Permenaker yang merugikan buruh dan persoalan TKA.

Anggota Komisi IX fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menyatakan menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang diinisiasi pemerintahan Joko Widodo.

KSPI berharap Jokowi tak memaksakan kehendaknya untuk segera mengesahkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta publik tak menggugat rancangan undang-undang omnibus law tentang cipta lapangan kerja.