Masuk tirto.idIndeks Omnibus Law
RUU Cilaka Buka Ruang Eksploitasi Besar-Besaran di Sektor ESDM
RUU Cipta Lapangan Kerja bakal mengubah PK2B jadi PBPK dan mengesampingkan IUPK. Hal ini dinilai bakal membuka ruang eksploitasi besar-besaran di sektor Minerba.
Supres Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja Siap Dibawa ke DPR
Istana memastikan surat presiden untuk pengajuan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cipta Lapangan Kerja) siap diserahkan ke DPR.
RUU Cilaka: Pengusaha Diakomodir, Buruh Hanya Kebagian Sosialisasi
Dalam RUU Cilaka, buruh hanya kebagian sosialisasi yang pembahasannya telah dibahas intensif antara pemerintah dan pengusaha.
Pemerintah Siap Serahkan Draf RUU Cipta Lapangan Kerja ke DPR
Pembahasan RUU Omnibus Lawa Cipta Lapangan Kerja di pemerintah sudah rampung.
Istana Klaim Akomodir Kritik Buruh soal Omnibus Law Lapangan Kerja
Kritik dari berbagai elemen akan dipertimbangkan dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Pemerintah Resmi Ajukan RUU Omnibus Law Perpajakan ke DPR
Pemerintah mengklaim Omnibus Law mampu membawa Indonesia ke persaingan global.
Pemerintah Benarkan Larangan Sebar Pembahasan Omnibus Law
Pemerintah beralasan mereka tidak ingin RUU Omnibus Law memicu perdebatan yang tak perlu.
Banjir RUU Prioritas: Target DPR Bombastis, Jokowi Tak Konsisten
DPR RI bersama pemerintah telah menetapkan sebanyak 248 RUU Prolegnas tahun 2020-2024. Target DPR ini dinilai tidak realistis dan Presiden Jokowi tak konsisten soal deregulasi.
Wiranto Turun Tangan Kampanye RUU Cilaka, Termasuk ke Serikat Buruh
Wiranto akan mendatangi banyak pihak untuk bicara soal RUU Cipta Lapangan Kerja, termasuk ke serikat buruh
DPR Sebut Terima Draf Omnibus Law Paling Lambat Pekan Depan
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang banyak diprotes kaum buruh.
Mahfud MD Sebut Publik Masih Tak Paham Soal Omnibus Law
Mahfud MD menuding sebagian publik masih belum memahami tujuan dibentuknya omnibus law.
Sri Mulyani Siapkan RUU Omnibus Law untuk Sektor Keuangan
Detail RUU ini masih dibahas di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Fraksi PKS DPR Tak Setuju Bila Omnibus Law Hapus Sertifikasi Halal
Slah kaprah dan langkah sembrono jika pemerintah menghapus kewajiban sertifikasi halal yang merupakan jaminan negara kepada konsumen yang mayoritas beragama Islam.
Baleg Belum Terima Draf Resmi Empat Omnibus Law dari Pemerintah
Rieke menilai DPR tidak bisa membahas RUU terkait dengan omnibus law yang dikirimkan oleh pemerintah apabila belum disetujui rapat paripurna DPR.
DPR Protes RUU Omnibus Law karena Hapus Aturan Perda Syariah
Sejumlah pasal di UU Jaminan Halal akan dihapus yaitu Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, Pasal 44.
Faisal Basri: Omnibus Law Bukti Pemerintah Salah Diagnosa Masalah
Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengkritik rencana pemerintah menerbitkan kebijakan melalui RUU Omnibus Law.
F-PAN: Jika PDIP Menolak Omnibus Law, Kami Oposisi Juga Siap
Masih ada persoalan buruh yang belum selesai seperti Permenaker yang merugikan buruh dan persoalan TKA.
Kritik Jokowi, Kader PDIP Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Anggota Komisi IX fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menyatakan menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang diinisiasi pemerintahan Joko Widodo.
Said Iqbal Berharap Jokowi Tak Paksakan Kehendak Sahkan Omnibus Law
KSPI berharap Jokowi tak memaksakan kehendaknya untuk segera mengesahkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).
Omnibus Law Diprotes Buruh, Moeldoko: Jangan Berpikir Negatif Dulu
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta publik tak menggugat rancangan undang-undang omnibus law tentang cipta lapangan kerja.
