tirto.id -
Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menyatakan menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang diinisiasi pemerintahan Joko Widodo.
Pasalnya, menurut dia, kebijakan tersebut mengatur upah yang tidak berpihak terhadap buruh.
"Jadi tolak ini, karena memang tadi tuh diatur upah minimum lah, pesangon lah, ini penting karena menyangkut hak masyarakat," kata dia saat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).
Politikus PDIP itu pun mengkritisi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta segera mengesahkan kebijakan tersebut. Padahal janji Tri Layak Jokowi juga belum terealisasi seluruhnya.
Meskipun Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut belum sampai ke DPR, ia menilai kebijakan yang tertuang di dalamnya hanya akan mementingkan segelintir pengusaha dan kaum kapitalis.
"Biarin saja (investor) lari, suruh pergi dari Indonesia, sama cucu-cucunya suruh pergi dari Indonesia. Kebiasaan dari dulu, memang begitu kalau ada urusan buruh, presiden ngancemnya investor akan pergi dari Indonesia, pergi ya pergi aja sono, orang indonesia kaya kok," ucapnya.
Dirinya menerangkan berdasarkan pernyataan Presiden Soekarno, kekayaan bumi Indonesia harus dikelola oleh rakyat dan dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Sehingga tak memerlukan orang asing untuk berinvestasi.
"Ngapain kita jadi budak di negeri kita sendiri," tegas dia. "Bayangkan Trisakti-nya bung Karno kemana?," lanjutnya.
Ia juga mendorong anggota Komisi IX lainnya untuk menolak Omnibus Law. "Yang enggak sepakat terserah, biar nanti rakyat yang menilai," jelas dia.
Kalau pun Omnibus Law Cilaka disetujui, ia bakal membuat catatan khusus terhadap kebijakan tersebut.
"Karena saya tidak ingin memiliki catatan buruk di negeri ini, karena ini menyakitkan. Percuma nama saya ada proletariatnya," tuturnya.
Ia juga mengingatkan kembali perkataan Bung Karno bawah "Buruh adalah Soko Guru Revolusi". Sehingga ia meminta pemerintah tak bermain-main terhadap kaum buruh.
"Mereka sudah bisa menaruh dirinya sendiri, mereka sudah tahu amannya gimana, sejahteranya gimana, jangan anggap kaum buruh itu bodoh, dia tau kaum buruh itu gimana," pungkasnya.
Baca juga artikel terkait OMNIBUS LAW atau tulisan lainnya dari Riyan Setiawan
tirto.id - Politik
Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Hendra Friana
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Hendra Friana
