Indeks Omnibus Law

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berjanji akan membentuk tim kecil dengan serikat buruh untuk membahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian Johnny Darmawan berharap para buruh tak mempermasalahkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Penolakan Omnibus Law diklaim pemerintah, karena buruh tak paham secara utuh RUU tersebut.

Omnibus Law yang berkaitan dengan perburuhan agar tak dibahas oleh DPR RI dan pemerintah Indonesia.

Dasco mengatakan naskah akademik dan draf Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) akan diantarkan pihak pemerintah pada hari ini, Senin (20/1/2020).

Ribuan massa KSPI diklaim melakukan aksi untuk menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan khusus kelas 3.

Pemerintah Indonesia memaksakan pembuatan Omnibus Law. Parahnya, rakyat dan lingkungan akan terpinggirkan, sedangkan kelompok pemodal diuntungkan.

Ribuan personel gabungan TNI, Polri dan Pemprov DKI Jakarta untuk pengamanan demonstrasi yang digelar KSPI dengan tuntutan menolak Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Apa itu Omnibus Law yang ditolak para buruh dan jadi demo hari ini?

Ribuan buruh yang tergabung dalam KSPI kembali akan berorasi di DPR untuk menolak Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin (20/1/2020).

Presiden Jokowi menyebut pemerintah Indonesia berpotensi punya dana abadi 20 miliar USD setelah aturan Omnibus Law disetujui.

50 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2020. Salah satunya adalah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Jokowi akan mengapresiasi DPR jika mampu membahas omnibus law dalam waktu 100 hari.

Presiden Jokowi sebut Sandiaga sebagai capres 2024 hingga janjikan proyek BUMN untuk HIPMI lewat Erick Thohir.

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani ingin RUU Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) jadi hadiah kemerdekaan.

Menaker menepis isu penghapusan pesangon dalam RUU Cipta Lapangan Kerja.

Buruh menolak RUU Cipta Lapangan Kerja karena dianggap akan menghapuskan beberapa hak mereka.

Presiden Jokowi bertemu pimpinan lembaga keuangan asal AS, IDFC, menawarkan investasi untuk pembangunan infrastruktur Indonesia.

Buruh mengaku tak dilibatkan dalam omnibus law Cipta Lapangan Kerja, padahal merekalah pihak yang paling terdampak.

Gerakan Buruh Untuk Rakyat menolak rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang disusun dengan konsep Omnibus Law.