Indeks Omnibus Law

Ketua DPR Puan Maharani masih menunggu surat presiden yang menyatakan siap untuk membahas dua Omnibus Law yakni RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan.

Pemerintah menetapkan 127 anggota Satgas Omnibus Law, di antaranya: James Riady, Jhonny Dharmawan, Erwin Aksa, Anton Supit, hingga Haryadi Sukamdani.

Pemerintah berencana merevisi 82 Undang-Undang (UU) dan 1.194 pasal dalam Rancangan UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang akan diajukan ke DPR pada Januari 2020.

Walhi menyebut ada wacana penghapusan Amdal dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ada 15 RUU yang diajukan pemerintah dalam Prolegnas 2020. Salah satunya Cipta Lapangan Kerja.

Kebijakan Omnibus Law yang dicanangkan Kadin untuk menghilangkan sanksi pidana kepada para pengusaha salah satunya untuk melancarkan investasi.

CITA tak setuju dengan rencana pemerintah memasukan e-commerce ke omnibus law perpajakan.

Langkah ini dinilai akan mengurangi pertentangan kebijakan pusat dan daerah di bidang perpajakan, sehingga insentif pajak bisa terealisasi.

Kadin mengatakan proses pembahasan UU Omnibus Law akan dibagi ke dalam 11 kelompok atau cluster.

Kadin membentuk satuan tugas (satgas) pembentukan regulasi baru dengan konsep omnibus law.

Naskah akademik RUU terkait Omnibus Law tengah disiapkan untuk dimasukkan ke DPR pada awal 2020.

Presiden Joko Widodo untuk membentuk badan yang mengurus penyederhanaan regulasi dan peraturan perundang-undangan.

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut UUU 12 Tahun 2011 harus derivisi sebelum merealisasikan omnibus law harus direvisi .

Jokowi mengaku ingin menyontoh Amerika Serikat. Jika ada satu peraturan menteri diterbitkan, harus diiringi pencabutan aturan sebelumnya.