Indeks Omnibus Law

Selain Omnibus Law yang digadang-gadang akan menggenjot penerimaan investasi asing ke RI, BKPM diharapkan bisa membantu penerapan aturan ini lebih efisien.

Presiden Jokowi meminta draf Omnibus Law atau RUU omnibus rampung dibahas pekan ini atau paling lambat pekan depan agar bisa disampaikan ke DPR RI.

Rencana penerapan upah per jam yang digodok melalui RUU Omnibus Law Cipta Lapangan kerja hanya berlaku buat penunjang industri, seperti sektor jasa dan perdagangan.

Yasonna menargetkan pembahasan Omnibus Law cipta lapangan kerja dan perpajakan dengan DPR bisa rampung satu semester saja.

Rancangan Omnibus Law cipta lapangan kerja dibuka ke publik sebagai bagian dari proses keterbukaan.

Jokowi menargetkan draf RUU Omnibus Law akan disampaikan kepada DPR pada pertengahan Januari 2020.

Pemerintah berencana mempermudah izin untuk tenaga kerja asing atau ekspatriat dalam RUU Cipta Lapangan Kerja.

KPK merasa penghapusan pidana untuk pengusaha dalam omnibus law tidak tepat. 

Satgas omnibus law sebagian besar berisi pengusaha, dan itu dianggap bermasalah.

Ketua DPR Puan Maharani masih menunggu surat presiden yang menyatakan siap untuk membahas dua Omnibus Law yakni RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan.

Pemerintah menetapkan 127 anggota Satgas Omnibus Law, di antaranya: James Riady, Jhonny Dharmawan, Erwin Aksa, Anton Supit, hingga Haryadi Sukamdani.

Pemerintah berencana merevisi 82 Undang-Undang (UU) dan 1.194 pasal dalam Rancangan UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang akan diajukan ke DPR pada Januari 2020.

Walhi menyebut ada wacana penghapusan Amdal dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ada 15 RUU yang diajukan pemerintah dalam Prolegnas 2020. Salah satunya Cipta Lapangan Kerja.

Kebijakan Omnibus Law yang dicanangkan Kadin untuk menghilangkan sanksi pidana kepada para pengusaha salah satunya untuk melancarkan investasi.

CITA tak setuju dengan rencana pemerintah memasukan e-commerce ke omnibus law perpajakan.

Langkah ini dinilai akan mengurangi pertentangan kebijakan pusat dan daerah di bidang perpajakan, sehingga insentif pajak bisa terealisasi.

Kadin mengatakan proses pembahasan UU Omnibus Law akan dibagi ke dalam 11 kelompok atau cluster.

Kadin membentuk satuan tugas (satgas) pembentukan regulasi baru dengan konsep omnibus law.

Naskah akademik RUU terkait Omnibus Law tengah disiapkan untuk dimasukkan ke DPR pada awal 2020.