tirto.id - Presiden Joko Widodo menghadiri pelantikan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Rabu (15/1/2020).
Agenda ini sebenarnya bukan hal di luar kebiasaan jadwal presiden. Namun yang mencuri perhatian, Presiden Jokowi sempat menyebut Sandiaga Uno sebagai salah satu kandidat calon presiden 2024.
"Yang hadir di sini adalah kandidat yang kemungkinan besar akan menggantikan saya. Saya menyakini itu, tapi saya tidak menyebutkan orangnya siapa, hanya tadi saja yang berdiri tadi, kira-kira," kata Presiden Jokowi saat pidato acara pelantikan Pengurus Pusat HIPMI di Jakarta.
Awal pidatonya, Presiden Jokowi menyapa para peserta dan undangan mulai dari pimpinan MPR hingga para menteri, pengurus HIPMI dan mantan ketua HIPMI, salah satunya Sandiaga Uno.
"Yang saya hormati senior-senior HIPMI mantan ketua umum yang tidak bisa sebutkan satu per satu. Yang hafal hanya satu, Bapak Sandiaga Uno," kata Jokowi.
Mendapat sapaan dari Presiden Jokowi, Sandiaga Uno langsung berdiri yang diiringi tepuk tangan para anggota HIPMI yang hadir.
"Hati-hati 2024," sambung Jokowi disambut riuh teriakan anggota HIPMI.
Sandiaga Uno hadir dalam acara ini karena sebagai mantan Ketua Umum HIPMI periode 2005-2008.
Jokowi kemudian menyampaikan ulang pernyataan dari Ketua Dewan Pembina HIPMI Bahlil Lahadalia, bahwa kandidat pengganti Jokowi disebut akan berasal dari kalangan HIPMI.
Pernyataan ini jelas membuat riuh lantaran mengumumkan bursa capres pada saat ini dinilai terlalu dini mengingat pilpres masih akan digelar pada 2024.
Bagi-Bagi Proyek BUMN ke HIPMI Lewat Erick Thohir
Selain bicara menyoal pencapresan Sandiaga Uno, Presiden Jokowi juga tak malu-malu bicara akan menggaet HIPMI dalam proyek-proyek BUMN.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sudah menjawab keluhan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yaitu berkaitan dengan kemitraan, baik kemitraan pengusaha muda dengan BUMN maupun dengan investor yang masuk ke Indonesia.
"Sekarang sudah saya jawab, menterinya BUMN adalah dari keluarga besar HIPMI. Saya sudah titip kepada Bang Erick Thohir. Pak Erick Thohir agar jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang ada di BUMN itu dikerjakan oleh BUMN sendiri," kata Presiden Jokowi.
Pada saat itu memang nampak pula kehadiran beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju. Di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri BUMN Erick Thohir yang juga merupakan mantan pengurus HIPMI.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa instruksi ini sudah dilakukan sebelumnya. Namun sekarang akan lebih jelas karena yang memegang Kementrian BUMN adalah dari keluarga HIPMI, yakni Erick Thohir yang merupakan salah satu pengurus HIPMI ketika ketua umumnya Sandiaga Uno pada 2005-2008.
"Berikan porsi yang besar pada pengusaha muda. Jangan sampai habis dikerjakan oleh anak-cucu perusahaan BUMN. Kerjakan oleh swasta-swasta, terutama dari pengusaha muda yang terhimpun dalam HIPMI," kata Presiden Jokowi.
Kepala Negara mengungkapkan bahwa di BUMN dalam satu tahun ada sekitar Rp2.400 triliun yang bisa dikerjakan bersama dalam kemitraan ini.
Presiden kembali meminta kepada para pengusaha yang tergabung dalam HIPMI untuk mengonfirmasi langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir terkait kemitraan BUMN dengan pengusaha muda ini.
"Saya sudah titip pada beliau agar dikawinkan, agar dimitrakan investasi yang datang ke sini dengan pengusaha lokal nasional kita. Jangan sampai mereka jalan sendiri, dan itu bisa dilakukan saat mereka datang minta izin investasi di sektor-sektor yang ada di Indonesia," kata Presiden Jokowi.
Sebelumnya, HIPMI sempat mengeluh berharap pengusaha memiliki kesempatan sama dengan BUMN dalam mengerjakan proyek pemerintah.
"Seperti yang disampaikan presiden bahwa kontraktor di BUMN jangan sampai anak cucu BUMN yang mengerjakan. Presiden mau sub kontraktornya pengusaha yang ada di daerah-daerah. Semua pengusaha di daerah juga punya kesempatan yang sama," ujar Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Mardani H Maming di Jakarta, Rabu.
Ia mengemukakan terdapat 10 bidang usaha di dalam Hipmi, BUMN dapat melakukan seleksi terhadap anggota HIPMI agar hasilnya tidak mengecewakan pemerintah.
"Kalau HIPMI kan banyak ya, ada kontraktor, pengusaha wisata dan itu akan dikolaborasikan sesuai dengan kapasitasnya. Kita juga tidak mau HIPMI masuk tapi merugikan. Kita mau anggota HIPMI yang masuk betul-betul berpotensi, kerjanya bagus dan disertifikasi dengan BUMN," katanya.
Minta Pemda Layani Penuh Investor
Selain menegaskan soal proyek-proyek BUMN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga secara khusus meminta pemerintah daerah dan kementerian untuk melayani segala kebutuhan investasi yang masuk ke Indonesia. Termasuk di antaranya masalah pembebasan lahan hingga kemudahan perizinan di kementerian maupun kabupaten/kota.
"Jangan sampai mereka berjalan sendiri dan itu bisa dilakukan pada saat mereka datang meminta izin untuk investasi di sektor-sektor yang ada di negara kita," kata Presiden Jokowi, masih dalam pidatonya.
Menurut Presiden Jokowi, HIPMI juga perlu memanfaatkan peluang-peluang kerja sama komersial yang hadir bersamaan dengan investasi tersebut.
Presiden Jokowi mengungkap sejumlah investor telah berkenan masuk ke Indonesia, namun terkendala karena pelayanan perizinan tidak terselesaikan dengan baik.
Sejumlah kendala yang diungkap Presiden Jokowi antara lain pembebasan lahan, rumitnya perizinan di kementerian, hingga perizinan di kabupaten maupun kota.
Presiden menambahkan investasi senilai Rp780 triliun sudah masuk di dalam negeri, dan terdapat potensi Rp2.200 triliun tambahan investasi baru.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memerintahkan kepada para pejabat untuk turun langsung ke bawah memeriksa berbagai hal yang bisa meningkatkan percepatan perizinan untuk meningkatkan investasi.
"Hal-hal seperti ini yang kita lihat memang kacau. Investor sudah di dalam, tetapi kita tidak bisa mengeksekusi gara-gara urusan pembebasan tanah, urusan perizinan yang tidak pernah kita layani. Izin di kementerian, izin di provinsi, izin di kabupaten, di kota, memang persoalannya menjadi persoalan besar kita, regulasi kita yang jumlahnya 42 ribu tumpang tindih," tegas Presiden Jokowi.
Untuk mendukung kemudahan berinvestasi, pemerintah pun memilih opsi Omnibus Law. Sebanyak 74 undang-undang akan diajukan oleh pemerintah ke DPR RI untuk direvisi.
"Inilah saya kira kalau nanti ini bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat oleh DPR. Ini akan menjadi sebuah lompatan dalam kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada dunia usaha, kepada UKM," kata Presiden Jokowi.
Menjual Mimpi Ibu Kota Baru
Di depan para pengusaha, Presiden Joko Widodo kemudian menyinggung soal perpindahan ibu kota negara (IKN).
Dia menampik anggapan bahwa perpindahan ibu kota dari Jakarta ke kawasan yang berada di daerah Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagaian Kabupaten Kutai Kartanegara, hanyalah memindahkan gedung pemerintahan, melainkan perpindahan pola pikir dan sistem kerja.
"Pindahnya ibu kota ini bukan pindahnya lokasi atau pindahkan gedung istana, bukan itu. Yang kita gagas ini adalah perpindahan 'mindset', perpindahan pola pikir, perpindahan pola kerja, perpindahan kultur kerja," kata Presiden.
Menurut Jokowi, upaya yang pertama dilakukan adalah dengan membangun sistem kerja maupun sistem gaya hidup yang baru, salah satunya sistem transportasi yang modern.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan salah satu yang ingin dibangun yakni sistem transportasi massal yang mengandalkan kendaraan otonom hingga kendaraan bertenaga listrik. Tidak hanya kendaraan umum, Jokowi juga berharap kendaraan pribadi yang digunakan di ibu kota baru bersistem otonom, maupun bertenaga listrik.
"Sistem ini yang ingin kita bangun, sehingga semuanya efisien, semuanya murah," ujar dia.
Dengan memerhatikan aspek geopolitik, geostrategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung dan pembiaya, pemerintah menetapkan lokasi ibu kota baru negara berada di Provinsi Kalimantan Timur.
Untuk itu, di depan para pengusaha, ia meminta dukungan atas rencana perpindahan ibu kota yang diklaim bertujuan mendukung transformasi ekonomi dan memeratakan pembangunan menuju peradaban yang lebih baik.
Total luas lahan yang akan disediakan untuk kawasan ibu kota baru yakni 256 ribu hektar, dengan estimasi biaya pembangunan mencapai Rp466 triliun.
Luas wilayah yang akan menjadi inti ibu kota yakni sebesar 40 ribu hektar dimana 6 ribu hektar akan ditempati untuk kawasan kantor-kantor pemerintahan.
Dengan kebutuhan yang sebesar itu dan target jangka panjang, pemerintah menggunakan beragam skema pembiayaan baik dari APBN, KPBU, hingga mengikutsertakan sektor swasta.
Penulis: Restu Diantina Putri
Editor: Zakki Amali
