tirto.id - Presiden Joko Widodo mengakui pengerjaan ibu kota baru tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah dan membutuhkan kerja sama dengan swasta maupun keterlibatan pihak luar.
Hal itu ditegaskan Jokowi dalam diskusi bersama wartawan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 18 Desember 2019.
“Kalau pikirannya negatif tok, ya repot, bagi-bagi proyek ya, harus dibagi. Masak kita kerjain sendiri? APBN habislah. Artinya, keterlibatan di luar pemerintah itu sangat diperlukan,” kata Jokowi.
Lokasi calon ibu kota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, seluas total 256 ribu hektare.
Menurut Jokowi, “Ini pembangunan yang besar, anggaran besar, jangan sampai mengganggu APBN.”
“Kami ingin mencari sumber pendanaan yang semua negara melakukan. Tidak memberi beban ke negara, tapi barang jadi bisa lewat PPP (Public Private Partnership), KBPU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), bisa lewat investasi swasta, kan banyak,” kata Jokowi.
Pemindahan ibu kota baru diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp466 triliun yang efektif mulai 2024.
“Justru itu yang kami harapkan, misalnya untuk transportasi, ada yang ingin menawarkan, 'Pak, transportasi kami bukan dengan energi fosil tapi non-fosil'. Bagus. Saya tanya berapa biayanya, 'Oh hitungannya masih (masuk), silakan kontestasi sajalah,” kata Jokowi.
Ada juga pihak swasta yang ingin mendirikan universitas dan dipersilakan oleh Presiden Jokowi.
"Ya silakan (membangun), ngapain kami keluar uang kalau dari non-APBN bisa? Dan ini yang sedang kami kembangkan. Artinya, yang dibangun adalah trust, kepercayaan ibu kota [sebagai] sebuah gagasan yang patut didukung oleh mereka," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, melibatkan pihak swasta akan berdampak pada masyarakat lokal Kalimantan Timur yang menikmati manfaatnya.
"Kalau di ibu kota baru ada perguruan tinggi kelas dunia, klaster inovasi di situ siapa sih yang menikmati? Anak-anak muda. Di situlah secara tidak sadar Samarinda, Balikpapan, akan menikmati fasilitas-fasilitas di ibu kota, dimanfaatkan saja sebaik-baiknya,” kata dia.
Ia menambahkan, “Talenta-talenta dari Balikapapan dan Samarinda akan bergabung dengan talenta global. Di situ secara tidak sadar akan berkompetisi dan berbenah,” kata Jokowi.
Selain bekerja sama dengan swasta, kata Jokowi, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian tata ruang kota dan penduduk.
"Saya kira kalau tidak dikendalikan, kota malah memiliki beban. Kalau dibiarkan, bisa saja akan memiliki kota yang padat karena Pemda tidak mengendalikan sesuai dengan kemampuan daya dukung yang ada. Kalau itu terjadi, kejadiannya sama saja, muncul daerah kumuh, polusi, limbah di mana-mana. Itu pentingnya manajerial yang baik,” kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.
