Indeks Omnibus Law

Pesangon memang tak dihapus, tapi nominalnya diturunkan. 

Greenpeace nilai RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cilaka) akan memperparah krisis iklim karena kurang berpihak kepada pelestarian hutan dan jauh dari komitmen mengurangi energi fosil.

RUU Cipta Kerja (sebelumnya Ciptakan Lapangan Kerja alias Cilaka) akan memangkas sejumlah kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin.

RUU Cilaka yang diubah menjadi RUU Cipta Kerja mengganti IMB dengan kata “Persetujuan Bangunan Gedung.”

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya menilai tak ada peraturan yang dilanggar terkait perubahan nama selama tidak mengubah substansi.

RUU Omnibus Cilaka merevisi ketentuan cuti khusus atau izin yang tercantum dalam UU Ketenagakerjaan.

Rapat pembahasan substansi RUU Omnibus Law Cipta Kerja diwarnai aksi walk out serikat buruh.

Menko Airlangga mengatakan partisipasi publik soal RUU Cilaka dibuka oleh DPR.

Menteri LHK Siti Nurbaya memastikan analisis dampak lingkungan atau Amdal dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tak dihapus.

WNI yang bekerja di luar negeri akan bebas dari kewajiban pajak jika UU Omnibus Law perpajakan disahkan.

Menaker Ida Fauziyah menjelaskan formula baru penghitungan pesangon dalam RUU Cilaka

Surat Presiden (Surpres) beserta draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) disebut bakal diserahkan ke DPR hari ini.

Ketua DPR Puan Maharani sebut lembaganya belum terima draf Omnibus Law Per 10 Februari 2020.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan disebut bakal masuk dalam program legislasi nasional 2020.

DPR membantah klaim Airlangga bahwa oleh RUU Omnibus Law telah diserahkan.

Walhi mengingatkan DPR jangan sampai pembahasan Omnibus Law seperti pembahasan RUU KPK yang dilakukan diam-diam dan tiba-tiba disahkan menjadi undang-undang.

Amdal sepatutnya diperkuat, bukan jadi sekadar pelengkap

DPR belum bisa memastikan target 100 hari RUU Cilaka dapat terpenuhi.

DPR berjanji akan seterbuka mungkin membahas RUU Cilaka bersama buruh.

Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena mengatakan DPR akan langsung memproses surpres omnibus law bila sudah diterima parlemen.