Indeks Omnibus Law

Klaim Airlangga Hartarto yang menyebut PKS mendukung RUU Cipta Kerja (sebelumnya RUU Cilaka) dibantah Presiden PKS Sohibul Iman.

Mahfud menjawab permintaan serikat buruh yang akan demo pada Maret mendatang agar tak direpresi aparat.

Pekerja yang mengundurkan diri lebih banyak dari yang di-PHK tahun 2019.

Salah satu partai di parlemen yang menolak RUU Cilaka adalah Demokrat. Pengamat menilai ini adalah cara mereka menaikkan pamor.

Pemerintah gagal membaca ulang draf RUU Cipta Kerja sehingga meloloskan Pasal 170.

Secara hierarki peraturan pemerintah di bawah undang-undang, sehingga tak mungkin negara otoriter kepada warganya.

Fraksi Gerindra beralasan beralasan terdapat salah ketik pada Pasal 170 seperti yang diklaim pemerintah.

RUU Cilaka diperkirakan akan mundur dari target pemerintah.

Jokowi tak tahu soal Pasal 170 RUU Cipta Kerja yang kontroversial.

Demonstrasi ke kantor KASBI--serikat yang menolak RUU Cilaka--adalah bentuk teror dan adu domba.

PHK massal yang terjadi di sejumlah daerah dan perusahaan sebelum adanya RUU Cipta Kerja, kemungkinan akan terus terjadi dan semakin dimudahkan dengan adanya Omnibus Law.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta buruh untuk lebih mengedepankan dialog dalam penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sementara Mahfud MD tak masalah ada demo.

Menurut Mahfud MD kesalahan tersebut akan menjadi ruang koreksi pemerintah saat membahas RUU Cipta Kerja bersama DPR RI.

Yasonna mengatakan bila kata undang-undang dalam pasal tersebut salah ketik, di mana seharusnya yang tertulis adalah kata perundang-undangan.

Pasal 170 RUU Cipta Kerja --sebelumnya bernama RUU Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka-- menuai kritik karena dianggap menyalahi konstitusi dan berpotensi otoriter.

RUU Cipta Kerja menghilangkan peran serikat buruh dalam proses PHK. Ia juga memperluas jenis-jenis PHK yang tak perlu izin.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan PP tak bisa digunakan untuk mengubah isi UU karena bertentangan dengan hierarki hukum.

Massa mendemo sekretariat KASBI, diduga karena serikat ini menentang RUU Cilaka.

Faisal Basri mengatakan penurunan pajak tidak otomatis mengundang investasi masuk. 

KSPI akan berdemonstrasi menolak RUU Cilaka. Tak hanya di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah.