Indeks Ojk

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menilai saat ini ada peluang biaya dana atau cost of fund (cof) bank turun seiring dengan tingkat inflasi yang terkendali.

Nasirwan Ilyas selaku Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Kantor Regional Bali dan Nusa Tenggara meminta masyarakat untuk mewaspadai lembaga keuangan yang dicurigai abal-abal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk melibatkan industri perbankan di Indonesia dalam menyediakan anggaran pengembangan 10 destinasi wisata baru di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menggodok rencana penambahan perusahaan sekuritas dan manajer informasi sebagai pintu masuk (gateway) di pasar modal. Hal ini untuk semakin memperlancar penampungan dana repatrasi dari program amnesti pajak yang saat ini sedang digenjot oleh pemerintah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 53 persen dari total pengaduan nasabah mulai dari Januari 2013 sampai Juli 2016 merupakan pengaduan yang terkait dengan layanan perbankan. Pengaduan soal perbankan tersebut sebagian besar terkait masalah restrukturisasi kredit.

Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Otoritas Jasa Keuangan Rabu ini memandang kondisi sektor keuangan Indonesia masih berada dalam kondisi yang stabil dan normal.

Peringatan 39 Tahun Pasar Modal Indonesia tersebut diharapkan menjadi momentum guna menghasilkan terobosan baru yang membuat industri keuangan khususnya pasar modal semakin berkembang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan batas atas (capping) suku bunga deposito bagi bank-bank BUKU III dan IV akan berkiblat ke suku bunga operasi moneter dengan tenor 12 bulan.

Menurut Gubernur BI, Agus Martowardojo, dalam pembiayaan harus ada down payment atau uang muka.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan percepat proses penerbitan instrumen investasi ke pasar modal untuk mensukseskan program amnesti pajak atau "tax amnesty". Melalui langkah percepatan ini diharapkan banyak produk investasi di pasar modal sehingga dapat menampung dana repatriasi yang akan masuk ke Indonesia. Untuk itu, OJK pun melakukan sosialisasi yang isinya memberitahukan bahwa prosesnya akan mudah.

Jika melihat Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera hanya pada laporan keuangan yang setiap tahun dipublikasikannya di media massa, ia akan tampak baik-baik saja, kelihatan sehat walafiat. Tetapi jika dilihat lebih dalam, Bumiputera ternyata "sakit-sakitan".

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera disebut-sebut akan berubah badan hukum dari usaha bersama alias mutual menjadi perseroan terbatas. Jika benar adanya, para pemegang polis yang juga adalah pemegang saham harus diberi suara untuk mengambil keputusan.

BEI akan membebaskan biaya pencatatan saham perdana bagi perusahaan yang mencatatkan sahamnya hingga amnesti pajak mulai berlaku. Dengan begitu, akan banyak perusahaan yang mencatatkan sahamnya di BEI sehingga menambah pilihan dan memperdalam pasar modal Indonesia untuk menampung dana repatriasi.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengemukakan bahwa sebanyak 19 perusahaan sekuritas masuk dalam kriteria yang akan menampung dana repatriasi dari hasil tax amnesty.

Otoritas Jasa Keuangan memandang target pertumbuhan kredit perbankan antara 12-14 persen masih bisa tercapai, salah satu faktornya karena limpahan dana repatriasi pengampunan pajak yang akan melonggarkan likuiditas dan memacu permintaan pembiayaan.

Secara garis besar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan satu lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor mikro jasa keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad menilai perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan reformasi struktural.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjanjikan diskon alokasi modal inti yang cukup signifikan untuk pendirian kantor cabang kepada industri perbankan apabila mampu menurunkan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Net Interest Margin (NIM) mereka.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad dan Gubernur Bank of Thailand Veerathai Santiprabhob menandatangani surat resmi bisnis yang membahas tentang kesepakatan bilateral antara kedua pihak sebagai penerapan Kerangka Integrasi Perbankan ASEAN.