Indeks Ojk

Riswinandi menilai meningkatnya jumlah pembayaran polis karena adanya komunikasi yang baik antara Jiwasraya dengan para bank mitra serta nasabah.

OJK mengumumkan outstanding pembiayaan fintech pada tahun 2018 mencapai Rp3,9 triliun. 

Sampai Desember 2018, OJK telah memberikan izin pendirian 41 Bank Wakaf Mikro di sejumlah daerah.

Dari 133 fintech yang terjaring, hanya 27 aplikasi dan 3 situs yang resmi terdaftar di OJK.

Fintech P2P lending kian menjamur, dan pada saat yang sama makin banyak pula korbannya.

LBH Jakarta akan melaporkan temuan 89 fintech peer to peer (P2P) lending yang diduga melanggar aturan.

AFPI akan menutup celah masuknya aplikasi P2P Lending ilegal yang beredar di ponsel pintar melalui kerjasama dengan Google.

AFPI akan menindak tegas fintech P2P lending yang menjadi anggota asosiasinya yang terbukti melanggar aturan.

Penipuan hingga pelanggaran hukum yang dilakukan fintech P2P lending ilegal marak, tapi kenapa OJK tak bisa berbuat banyak?

OJK menilai layanan peminjaman online bermasalah diminati banyak orang karena di Indonesia ada kelompok masyarakat yang kerap butuh pinjaman cepat. 

Satgas Wasapada Investasi mengklaim telah menindak sekitar 403 Fintech P2P Lending ilegal.

AFPI mengaku belum bertemu dengan LBH Jakarta guna membahas tentang korban pinjaman online.

"Ada keinginan masyarakat untuk cepat kaya dalam waktu pendek. Kalau mereka memahami apa itu koperasi pasti bisa terhindar dari tawaran-tawaran itu,” ucap Tongam.

OJK terus memantau perkembangan perang dagang dan pengetatan likuiditas global untuk mewaspadai dampaknya pada kinerja pasar dan sektor jasa keuangan serta stabilitas sistem keuangan nasional.

Aftech Indonesia mendorong penyedia jasa pencarian menyaring aplikasi serta situs fintech P2P lending mana saja yang bisa diakses publik.

OJK meminta Kemenkominfo untuk memblokir sejumlah aplikasi dan situsweb fintech ilegal di Play Store.

Masyarakat diimbau untuk melaporkan P2P Lending yang tidak terdaftar di OJK dan identitas P2P Lending yang tidak lengkap.

First Media menggugat Kominfo ke PTUN Jakarta Pusat, dan meminta pembayaran BHP frekuensi radio yang jatuh tempo pada 17 November agar ditunda.

FY bukan korban satu-satu korban yang dilecehkan penagih utang P2P Lending. Menurut LBH Jakarta, setidaknya tercatat 283 kasus serupa selama tiga tahun terakhir.

Asosiasinya telah menyiapkan sanksi bila di kemudian hari ada anggotanya yang kedapatan melanggar.