Indeks Ojk

Polda Jawa Barat menetapkan enam tersangka baru kasus pinjaman online (pinjol) ilegal di Yogyakarta yang digerebek beberapa waktu lalu.

Jokowi minta perizinan pendirian perusahaan pinjol baru dihentikan dan memberikan perhatian ke 107 pinjol legal yang terdaftar di OJK.

Berikut profil perusahaan fintech lending atau perusahaan pinjaman online PT Indo Tekno Nusantara (ITN) yang digerebek polisi.

OJK merilis daftar perusahaan pinjaman online atau fintech lending resmi dan berizin yang terdaftar per 6 Oktober 2021.

Pemerintah ingin seluruh sendi kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan keuangan bisa memanfaatkan kehadiran dunia digital.

Jokowi ingin masalah pinjol yang meresahkan warga segera ditangani dengan baik demi membangun perekonomian masyarakat Indonesia.

Ketua OJK Wimboh sebut relaksasi strukturisasi kredit diperpenjang untuk mempercepat ketahanan ekonomi usai terimbas pandemi.

Otoritas Jasa Keuangan memutuskan program restrukturisasi perbankan di Indonesia hingga 2023. 

OJK mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar atau berizin dari OJK.

Pinjaman online ilegal marak. Korban sudah berjatuhan. Mereka dipermalukan dan diintimidasi baik fisik atau mental.

Kredit perbankan di periode Juli 2021 didorong kredit konsumsi yang tumbuh 2,40 persen (yoy) dan kredit UMKM yang naik 1,93 persen (yoy).

Menurut Ketua OJK, indikator-indikator ekonomi sampai dengan penghujung kuartal II/2021, menunjukkan tren yang membaik.

Wimboh sebut peningkatan itu dampak dari tingginya dana di perbankan dengan suku bunga simpanan terus menurun di tengah COVID.

Pada Agustus ini OJK akan memutuskan perpanjangan relaksasi kredit perbankan.

Total kerugian masyarakat akibat mengikuti investasi ilegal berdasarkan laporan selama 10 tahun terakhir mencapai Rp117 triliun.

Menurut OJK, pinjaman melalui fintech peer to peer (P2P) lending mencapai Rp194,1 triliun.

Pada April 2021 fintech P2P lending mencatat pertumbuhan baki debet pembiayaan hingga 49,9% (yoy) menjadi Rp20,61 triliun.

OJK akan sanksi keras perusahaan pembiayaan yang mengerahkan debt collector dengan cara melanggar hukum.

SWI kembali menemukan 86 platform fintech peer to peer lending ilegal dan 26 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat.

OJK akan membuat program vaksinasi COVID-19 pada pegawai maupun nasabah dari perusahaan sektor jasa keuangan.