Indeks Mahkamah Agung

MA menolak permohonan Ruben Samuel Onsu atau Ruben Onsu terkait hak kepemilikan merek dagang Geprek Bensu.

Jutaan sampah popok sekali pakai dibuang ke sungai-sungai di Pulau Jawa yang bermuara di laut.

Pada gugatannya kali ini, KPCDI menilai pemerintah sama sekali tidak memiliki empati dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan di saat situasi pandemi corona COVID-19.

Askolani menyatakan kenaikan iuran ini ditujukan untuk menjaga pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa bertahan.

Dengan menaikkan iuran BPJS, berarti Jokowi sudah dua kali mengakali putusan MA. Ia pun mengabaikan kritik dari DPR sejak berbulan-bulan lalu.

KPDCI akan kembali menggugat Perpres yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan ke Mahkamah Agung.

Syarifuddin dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan berdasarkan Pasal 253 KUHAP ayat (4 ) wewenang penetapan penahanan berada di MA setelah adanya pengajuan kasasi.

Putusan PT DKI Jakarta ini menyunat hukuman Rommy dari dua tahun penjara menjadi satu tahun penjara.

Kelebihan iuran yang telah dibayarkan pada bulan April 2020 akan diperhitungkan pada pembayaran iuran bulan selanjutnya.

Peringatan Hari Kehakiman Nasional ini merupakan tonggak untuk mengakui profesi hakim

Pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan baru soal iuran BPJS Kesehatan setelah 1 bulan putusan MA berlalu.

Syarifuddin terpilih menggantikan Hatta Ali setelah memperoleh 32 suara dari total 47 suara hakim.

SE SEKMA No. 1 Tahun 2020 sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dianggap masih belum tegas. 

"Putusan itu berlaku ke depan, berlaku sejak diputuskan sampai ke depan. Tidak berlaku surut," kata Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro.

DPR, kata Dasco akan mengawasi pelaksanaan putusan MA yang nantinya dilakukan pemerintah dan pihak-pihak lainnya.

Putusan MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sebelumnya ditetapkan pemerintah. Menurut Menkopolhukam Mahfud MD, putusan MA itu sudah final dan mengikat. 

MA mengabulkan judicial review Perpres 75 tahun 2019 yang berisi kenaikan iuran BPJS kesehatan.

Presiden Jokowi mengapresiasi MA mampu memutus sekitar 20 ribu perkara dan menyisakan tunggakan perkara menjadi 217 perkara pada 2019.

Mahkamah Agung telah memutus 20.058 perkara selama 2019 dan dianggap sebagai rekor capaian terbaik dari sisi produktivitas MA.