Indeks Mahkamah Agung

Putusan MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sebelumnya ditetapkan pemerintah. Menurut Menkopolhukam Mahfud MD, putusan MA itu sudah final dan mengikat. 

MA mengabulkan judicial review Perpres 75 tahun 2019 yang berisi kenaikan iuran BPJS kesehatan.

Presiden Jokowi mengapresiasi MA mampu memutus sekitar 20 ribu perkara dan menyisakan tunggakan perkara menjadi 217 perkara pada 2019.

Mahkamah Agung telah memutus 20.058 perkara selama 2019 dan dianggap sebagai rekor capaian terbaik dari sisi produktivitas MA.

Nurhadi cs diduga mendapat proteksi yang mewah sehingga tak dapat disentuh KPK.

KPK mengancam bakal mengenakan pasal merintangi penyidikan bagi pihak-pihak yang menyembunyikan Nurhadi dan buronan lainnya.

KPK meminta Nurhadi dan tersangka lain dalam suap dan gratifikasi MA, agar kooperatif saat dipanggil untuk pemeriksaan sebagai tersangka.

KPK menilai putusan hakim atas praperadilan Nurhadi akan menjadi ujian independensi bagi peradilan yang adil dan transparan.

Suahasil menggantikan Mardiasmo yang habis masa jabatannya sebagai Wakil Menteri Keuangan 2014-2019.

ICW menilai MA harus berbenah diri lantaran vonis ringan untuk koruptor kembali terjadi di tahun ini.

Ketua MA menyatakan hanya 10 dari 132 rekomendasi sanksi KY terhadap hakim yang ditindaklanjuti lembaga peradilan tertinggi itu.

MA meluncurkan e-litigation dan diperkirakan akan berlaku di seluruh pengadilan di Indonesia pada Januari 2020.

Sepanjang 2019 Hatta Ali mengaku telah meneken sebanyak 131 surat izin melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal.

Selama 2019 ada 130 hakim yang dikenai rekomendasi sanksi KY, meningkat dua kali lipat dari tahun 2018 yakni 63 hakim.

Komisi Yudisial (KY) menegaskan Albertina Ho tidak boleh merangkap jabatan sebagai hakim karena sudah menjadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nurhadi diduga suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar terkait perkara di Mahkamah Agung pada periode 2011-2016.

Hasil seleksi administrasi CPNS 2019 di Mahkamah Agung bisa dicek di SSCN BKN

Majelis hakim MK menolak dengan alasan, ada kesalahan gugatan atas objek yang disengketakan.

Enam nama calon Hakim Agung telah diserahkan Komisi Yudisial (KY) ke DPR RI.

Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) akan menggugat putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tentang First Travel ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (25/11/2019).