Indeks Mahkamah Agung

Kuasa hukum Ahok menilai proses pengambilan putusan MA atas Peninjauan Kembali (PK), yang diajukan kliennya, terlalu cepat.

Setelah MA menolak Peninjauan Kembali yang diajukan Ahok, ia hanya bisa berharap kepada Presiden Jokowi melalui mekanisme grasi atau amnesti.

Penasihat hukum Ahok enggan berkomentar tentang penolakan MA terhadap Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan kliennya.

Majelis Hakim MA, yang dipimpin oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar, menolak pengajuan PK dari Ahok.

Izin dari tersangka atau terdakwa dinilai tetap harus dimiliki KPK jika ingin menjual barang sitaan.

Hakim Agung Artidjo kerap memvonis koruptor dengan hukuman berat. 

"Tidak ada rekomendasi KY yang tidak ditindaklanjuti. Yang tidak ditindaklanjuti sudah masuk teknis. Mahkamah Agung juga menjaga demi independensi hakim," tegas Sunarto.

Menurut Sunarto, beberapa hakim ini menempati rumah pemberian PT Freeport karena Mahkamah Agung (MA) tidak menyediakan rumah dinas.

MA sudah menyiapkan SK pemberhentian sementara Hakim Wahyu Widya dan Panitera Pengganti Tuti Atika yang kini sudah menjadi tersangka suap. Mereka akan otomatis dipecat bila terbukti bersalah di pengadilan.

"Praktek suap dan isu jual beli perkara ini juga selalu menghiasi sidang MKH pada setiap tahunnya," kata Juru Bicara KY Farid Wajdi.

KPK menangkap seorang panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada Senin (12/3/2018). Pihak Mahkamah Agung (MA) membenarkan penangkapan tersebut.

KIPP mendorong parpol untuk mengajukan gugatan PKPU No.6 Tahun 2018 terkait verifikasi parpol ke MA.

Ketua MA akan menyerahkan berkas ke Ketua Kamar untuk menentukan hakim.

Berkas PK Ahok dijadwalkan untuk dilimpahkan hari ini.

Memori Pengajuan Kembali (PK) Ahok diterima oleh majelis hakim, maka penanganan PK akan dilanjutkan ke Mahkamah Agung (MA).

"PK Ahok harus ditolak karena ia sudah terbukti menista agama," teriak salah satu orator yang menolak sidang PK Ahok.

Kuasa hukum Ahok, Josefina Agatha Syukur mengatakan sudah mengantongi sejumlah alasan yang jelas untuk memperkuat pengajuan PK.

Mahkamah Agung (MA) membatalkan sebagian Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur soal biaya mengurus STNK.

“Pemasukannya masuk ke negara. Sementara ini sistem tidak berubah, masih berjalan seperti biasanya. Perpanjangan [STNK] masih dikenakan biaya,” kata Kombes Halim Paggara.

MA menegaskan penilaian tentang keabsahan dalil Ahok dalam pengajuan Peninjauan Kembali (PK) atas vonis pada perkara penistaan agama bergantung pada keputusan majelis hakim.