Indeks Mahkamah Agung

MA melakukan pemeriksaan terhadap atasan langsung dari para tersangka yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan (Bawas).

Komisi Yudisial akan berkoordinasi dengan MA dan KPK untuk melakukan pengawasan penegakan hukum terhadap hakim yang terseret kasus hukum.

Berdasarkan data tren vonis ICW, pada tahun 2021 tercatat ada 15 terpidana korupsi yang dikurangi hukumannya melalui putusan MA.

Dalam beberapa waktu terakhir MA mendapat penilaian negatif dari publik karena memberikan hukuman ringan kepada koruptor.

Sudrajad Dimyati tidak terbukti dalam isu melobi anggota Komisi III DPR sehingga pada tahun berikutnya ia lolos dalam seleksi calon hakim agung.

KY akan mendukung penuh upaya KPK dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi yang melibatkan hakim agung.

Hingga kini KPK masih melakukan penggeledahan di Gedung Mahkamah Agung.

Andi belum menjawab soal status Sudrajad apakah akan masih jadi hakim agung atau tidak usai ditetapkan sebagai tersangka.

Sudrajad terakhir melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK pada 10 Maret 2022 untuk periode 2021.

KPK menyita uang 205 ribu dolar Singapura dan Rp50 juta dari OTT terkait dugaan suap pengurusan perkara di MA.

Hakim agung Sudrajad Dimyati turut menjadi tersangka penerima suap pengurusan perkara di MA, KPK belum berhasil menangkapnya.

Sejumlah orang yang terjaring OTT tengah diperiksa intensif di Gedung Merah Putih KPK.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut OTT di MA terkait dugaan suap dan pungutan tidak sah.

OTT di lingkungan MA dilakukan pada Rabu (21/9/2022) malam. Saat ini sejumlah orang yang ditangkap tengah diperiksa intensif di Gedung KPK.

Putusan Mahkamah Agung menguatkan vonis pengadilan tingkat pertama yang membebaskan terdakwa dari kasus pelecehan seksual.

Kontras mendeteksi ada calon hakim HAM ad hoc dari pensiunan TNI sehingga berpotensi melanggar konflik kepentingan saat persidangan.

KontraS mencatat ada 31 dari 33 kandidat tidak layak menjadi hakim HAM. Padahal, MA mencari setidaknya 12 kandidat hakim HAM.

Tragedi Paniai terjadi pada 2014 dan sesudah adanya UU Nomor 26 Tahun 2000 sehingga bisa diadili pada Pengadilan HAM.

Koalisi masyarakat sipil menilai rangkaian putusan terhadap Samin Tan dapat berakhir menyesatkan.

MA menilai tidak terungkap pemberian uang Rp4 miliar kepada Eni Maulani Saragih melalui Nenie Afwani atas perintah terdakwa Samin Tan.