Indeks Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung menguatkan vonis pengadilan tingkat pertama yang membebaskan terdakwa dari kasus pelecehan seksual.

Kontras mendeteksi ada calon hakim HAM ad hoc dari pensiunan TNI sehingga berpotensi melanggar konflik kepentingan saat persidangan.

KontraS mencatat ada 31 dari 33 kandidat tidak layak menjadi hakim HAM. Padahal, MA mencari setidaknya 12 kandidat hakim HAM.

Tragedi Paniai terjadi pada 2014 dan sesudah adanya UU Nomor 26 Tahun 2000 sehingga bisa diadili pada Pengadilan HAM.

Koalisi masyarakat sipil menilai rangkaian putusan terhadap Samin Tan dapat berakhir menyesatkan.

MA menilai tidak terungkap pemberian uang Rp4 miliar kepada Eni Maulani Saragih melalui Nenie Afwani atas perintah terdakwa Samin Tan.

Boyamin menyebut putusan kasasi MA terkait vonis bebas Samin Tan sudah final, kecuali jika KPK mempunyai bukti baru untuk melakukan peninjauan kembali.

Firli meyakini majelis hakim lebih mengetahui perkara yang ditanganinya (Ius Curia Novit).

KY sudah mengajukan rekomendasi pemecatan dua hakim PN Rangkasbitung yang diduga tersandung kasus sabu. Rekomendasi diberikan ke Majelis Kehormatan Hakim.

Arsul Sani ingin dua orang hakim PN Rangkasbitung yang terjerat kasus narkoba diganjar sanksi oleh MA sebelum proses hukumya inkrah.

MA membenarkan nama-nama Dewan Komisioner OJK yang beredar, tapi mereka membantah akan ada percepatan pelantikan.

Pembahasan 11 calon hakim agung dan hakim ad hoc baru akan dilakukan usai reses DPR pada 17 Mei 2022.

MA menyatakan pemerintah mesti menjamin ketersediaan vaksin booster COVID-19 yang halal, khususnya bagi masyarakat muslim.

YKMI bakal melakukan upaya hukum lanjutan apabila pemerintah mengabaikan putusan MA soal penyediaan vaksin COVID-19 halal.

MAKI menilai semestinya OJK mampu mendeteksi awal upaya penggorengan saham yang dilakukan pihak swasta dengan pihak Jiwasraya.

Mahkamah Agung memvonis bebas Fakhri Hilmi dalam perkara korupsi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara senilai Rp16,807 triliun.

MA menggugurkan dua putusan sebelumnya yakni, vonis 6 tahun penjara di pengadilan tingkat ke-1 dan vonis 8 tahun penjara di tingkat pengadilan tinggi.

Imbas putusan MA terhadap PP 99/2012 dinilai tidak akan membuat koruptor jera.

Pemotongan hukuman Edhy Prabowo oleh MA dikhawatirkan menjadi penyemangat bagi pejabat yang ingin melakukan praktik korupsi.

Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara.