Indeks Mahkamah Agung

KPK menahan Hakim Agung Gazalba Saleh selama 20 hari ke depan, mulai dari 8 hingga 27 Desember 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Badilum atau Badan Peradilan Umum merupakan unit eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, apa saja tugasnya?

Zaenur menilai kasus korupsi hakim agung jadi bukti bahwa mafia peradilan masih eksis hingga hari ini.

MA berdalih mengambil sikap pada waktunya sesuai peraturan hukum yang berlaku terkait keputusan untuk menonaktifkan Hakim Agung Gazalba Saleh.

Berikut 3 tingkatan lembaga peradilan di Indonesia beserta penjelasan fungsi dan kewenangannya.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diminta mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan PTTUN terkait UMP 2022.

KPK bisa asistensi MA lakukan pembenahan internal tapi tak perlu sampai pengawasan khusus karena dikhawatirkan mengganggu independensi MA.

KY menyebut aktivitas perekaman dan publikasi persidangan tak bisa dihindarkan dalam sistem peradilan elektronik yang sedang digalakkan Mahkamah Agung.

Desmond menilai hakim agung sudah tidak agung lagi. Dia mengatakan ini untuk merespons penetapan tersangka dua hakim agung oleh KPK.

KY menegaskan pihaknya tidak diam melihat penetapan tersangka dua hakim agung pada Mahkamah Agung.

Pengamanan gedung MA menggunakan TNI dikritik masyarakat sipil. KY akan bertemu dengan MA guna membahas hal tersebut. KY yakin MA mendengar masukan publik.

Militer dididik untuk menghadapi musuh bersenjata, sehingga tak tepat pengamanan gedung MA dibebankan ke TNI.

MA sepenuhnya menyerahkan kepada KPK kasus yang menjerat Gazalba Saleh jadi tersangka dan berjanji kooperatif.

MA mengaku telah lama memikirkan pola pengamanan yang layak untuk lembaganya. Kini gedung MA dijaga oleh personel TNI.

Selain hakim agung Gazalba Saleh, KPK juga memeriksa sejumlah pegawai Mahkamah Agung terkait suap pengurusan perkara.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengamini pernyataan Mahfud MD bahwa pintu suap atau korupsi hakim MA selalu dimulai dari ASN.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mendukung wacana pemerintah yang akan mereformasi sistem ASN MA agar bisa berada di bawah Kemenpan-RB.

Mahfud MD menilai pola ASN di lingkungan MA berpotensi menjadi celah korupsi karena tidak pernah dimutasi ke lembaga lain.

Ketua MA Syarifuddin meminta Badan Pengawasan yang ada di Mahkamah Agung sering melakukan pengawasan agar tak ada lagi korupsi.

Benny menyebut MA perlu melakukan reformasi besar-besaran untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.