Indeks Mahkamah Agung

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan masih mengkaji tindak lanjut penyediaan lokasi binaan (lokbin) dan lokasi sementara (loksem) untuk pedagang di trotoar Jakarta usai putusan MA.

Dinas Marga DKI Jakarta menyatakan menghormati putusan MA dan siap menindak para PKL yang berjualan di jalan Jatibaru, Tanah Abang.

PSI menilai sindiran Anies justru menunjukkan kesalahan Gubernur Jakarta itu. Sebab, penindakan terhadap pencurian air di kawasan Sudirman-Thamrin tak kunjung dilakukan. 

PSI disebut Anies hanya peduli dengan persoalan rakyat kecil. Padahal ada persoalan besar lain di Jakarta yang luput seperti pelanggaran hotel dalam mengambil air tanah di Thamrin dan Sudirman.

Penerapan e-litigasi ini sebagai jawaban MA untuk menciptakan pelayanan peradilan yang mudah dengan pemanfaatan teknologi informasi.

MA memberi penjelasan soal penolakan PK yang diajukan pemerintah terkait gugatan korban Kerusuhan Maluku tahun 99.

Komisi Yudisial akan menggandeng KPK, PPATK dan BPN untuk menelusuri data di LHKPN para calon hakim agung dan hakim ad hoc. 

Sebanyak 29 calon hakim agung dinyatakan lolos seleksi tahap dua atau seleksi kualitas.

Selanjutnya para calon hakim agung dan calon hakim Ad Hoc Mahkamah Agung itu harus menjalani seleksi tahap III yakni seleksi kesehatan dan kepribadian. Tes ini akan digelar pada minggu ketiga bulan September 2019.

Dalam KUHP sudah diatur sanksi penghinaan terhadap pengadilan. Namun dinilai belum cukup, sehingga MA usul agar ada aturan khusus berupa undang-undang.

MA bantah pernyataan terdakwa suap, Lasito terkait sejumlah fasilitas di PN Semarang dibiayai duit suap yang diterimanya dari Bupati Jepara Ahmad Marzuqi sebesar Rp150 juta.

Tommy Soeharto dinyatakan terbukti menjadi otak pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita. Dia dibui di Nusakambangan.

Komnas Perempuan meminta pemberian amnesti untuk Baiq Nuril menjadi momentum memperbaiki sistem penegakan hukum dan peradilan di Indonesia.

Riesqi Rahmadiansyah memandang pemerintah semakin abai dan tidak berperspektif lingkungan ketika menyatakan PK sebagai upaya menyelamatkan muka pemerintah.

KPK sampai saat ini juga belum menerima putusan dari MA terkait Syafruddin. Padahal menurut KPK, putusan itu harus dipelajari untuk tindakan hukum berikutnya.

Dua hakim MA yang menangani perkara kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung dilaporkan ke Komisi Yudisial. 

Mahkamah Agung akan segera mengirim putusan kasasi, yang memvonis Presiden Jokowi dkk melawan hukum dalam kasus karhutla di Kalimantan Tengah, ke PN Palangkaraya. 

MA menolak kasasi Presiden Jokowi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Kalimantan Tengah.

MA berpeluang memeriksa independensi hakim PN Jakpus untuk mengetahui penyebab pemukulan oleh pengacara Tomy Winata. 

MA menegaskan penyerangan pengacara Tomy Winata terhadap dua hakim PN Jakarta Pusat menghina lembaga peradilan.