Indeks Mahkamah Agung

Hukum
Kamis, 16 Jun 2022

Samin Tan Bebas, KPK Bisa PK Jika Punya Bukti Baru

Boyamin menyebut putusan kasasi MA terkait vonis bebas Samin Tan sudah final, kecuali jika KPK mempunyai bukti baru untuk melakukan peninjauan kembali.
Hukum
Selasa, 14 Jun 2022

Respons Normatif Firli Bahuri terkait Vonis Bebas Samin Tan

Firli meyakini majelis hakim lebih mengetahui perkara yang ditanganinya (Ius Curia Novit).
Hukum
Senin, 13 Jun 2022

KY Rekomendasikan Pecat 2 Hakim Rangkasbitung Pemakai Narkoba

KY sudah mengajukan rekomendasi pemecatan dua hakim PN Rangkasbitung yang diduga tersandung kasus sabu. Rekomendasi diberikan ke Majelis Kehormatan Hakim.
Hukum
Rabu, 25 Mei 2022

DPR: MA Harus Tindak Hakim Terjerat Narkoba Sebelum Inkrah

Arsul Sani ingin dua orang hakim PN Rangkasbitung yang terjerat kasus narkoba diganjar sanksi oleh MA sebelum proses hukumya inkrah.
Hukum
Selasa, 24 Mei 2022

MA Sebut Tak Ada Pengambilan Sumpah Dewan Komisioner OJK Hari Ini

MA membenarkan nama-nama Dewan Komisioner OJK yang beredar, tapi mereka membantah akan ada percepatan pelantikan.
Hukum
Rabu, 11 Mei 2022

Komisi III: Pembahasan Hakim Agung akan Dilakukan Setelah Reses

Pembahasan 11 calon hakim agung dan hakim ad hoc baru akan dilakukan usai reses DPR pada 17 Mei 2022.
Kesehatan
Jumat, 22 Apr 2022

MA Kabulkan Gugatan Vaksin Booster COVID-19 Halal

MA menyatakan pemerintah mesti menjamin ketersediaan vaksin booster COVID-19 yang halal, khususnya bagi masyarakat muslim.
Kesehatan
Kamis, 21 Apr 2022

YKMI Minta Pemerintah Taati Putusan MA Sediakan Vaksin Corona Halal

YKMI bakal melakukan upaya hukum lanjutan apabila pemerintah mengabaikan putusan MA soal penyediaan vaksin COVID-19 halal.
Hukum
Sabtu, 9 Apr 2022

Menyoal Vonis Bebas Eks Petinggi OJK dalam Kasus Korupsi Jiwasraya

MAKI menilai semestinya OJK mampu mendeteksi awal upaya penggorengan saham yang dilakukan pihak swasta dengan pihak Jiwasraya.
Hukum
Jumat, 8 Apr 2022

Usai Divonis Bebas oleh MA, Fakhri Hilmi Kembali Bekerja di OJK

Mahkamah Agung memvonis bebas Fakhri Hilmi dalam perkara korupsi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara senilai Rp16,807 triliun.
Hukum
Kamis, 7 Apr 2022

MA Bebaskan Terdakwa Korupsi Jiwasraya Fakhri Hilmi

MA menggugurkan dua putusan sebelumnya yakni, vonis 6 tahun penjara di pengadilan tingkat ke-1 dan vonis 8 tahun penjara di tingkat pengadilan tinggi.
Hukum
Selasa, 22 Mar 2022

Imbas Putusan MA soal Syarat Remisi Bikin Koruptor Kian Tak Jera

Imbas putusan MA terhadap PP 99/2012 dinilai tidak akan membuat koruptor jera.
Hukum
Jumat, 11 Mar 2022

Menyoal Logika Hakim yang Sunat Vonis Edhy Prabowo jadi 5 Tahun

Pemotongan hukuman Edhy Prabowo oleh MA dikhawatirkan menjadi penyemangat bagi pejabat yang ingin melakukan praktik korupsi.
Hukum
Kamis, 10 Mar 2022

MA Korting Hukuman Edhy Prabowo, ICW: Mestinya Lebih Berat

Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara.
Hukum
Rabu, 9 Mar 2022

MA Potong Hukuman Edhy Prabowo dari 9 Tahun Jadi 5 Tahun Penjara

Majelis hakim kasasi MA menilai Edhy Prabowo telah bekerja dengan baik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dengan mengizinkan ekspor benih lobster.
Hukum
Rabu, 9 Mar 2022

Jokowi: Sinergitas KY & MA Putus Ruang Gerak Mafia Peradilan

Jokowi berharap KY bekerja cepat dalam memproses aduan masyarakat demi mewujudkan independensi peradilan.
Hukum
Selasa, 22 Feb 2022

Jokowi Dorong MA Perkuat Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan

Jokowi ingin restorative justice dikedepankan dalam perkara pidana.
Hukum
Jumat, 21 Jan 2022

MA Berhentikan Hakim dan Panitera PN Surabaya yang Ditangkap KPK

Mahkamah Agung memberhentikan sementara hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Hidayat dan panitera pengganti bernama Hamdan.
Hukum
Kamis, 6 Jan 2022

Alasan MA Tolak PK Djoko Tjandra: Tak Penuhi Syarat Formil

Djoko Soegiarto Tjandra mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kasus penagihan hak tagih utang (cessie) Bank Bali ke Mahkamah Agung (MA).
Hukum
Rabu, 5 Jan 2022

MA Tolak Kasasi KPK terkait Kasus Suap Nurhadi & Menantunya

Putusan kasasi memutuskan eks Sekretaris MA Nurhadi & menantunya tak dibebankan uang pengganti sebagaimana yang diminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.