Indeks Mahkamah Agung

Hukuman Syafruddin Arsyad Tumenggung diperberat menjadi 15 tahun penjara oleh PT Jakarta.

Dari 39 laporan yang menjerat 63 hakim, sekitar 42 hakim dijatuhi hukuman akibat tidak profesional, 8 orang karena tidak menjaga martabat hakim, 6 orang karena selingkuh, serta 5 orang karena kesalahan pengetikan.

Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana kasus pembunuhan berencana Jessica Kumala Wongso.

Sebanyak 1.134 pengaduan telah selesai diproses dan 1.675 pengaduan masih dalam proses penanganan.

"Sengaja saya buat seperti itu supaya mengerem mereka sekalipun ada niat supaya membatalkan niatnya," kata Hatta.

"Luar biasa kita turunkan dari 1.388 sekarang ini 791 perkara sampai 21 desember 2018,” kata Hatta.

"Kalo saya sih lega, jadi orang tidak seenaknya dan harus menggunakan data,” kata Eva Kusuma Sundari soal vonis untuk Alfian Tanjung.

Eva Kusuma Sundari berharap Alfian Tanjung insaf dan sadar setelah hukumannya kini bertambah menjadi 4 tahun penjara.

MaPPI FHUI sedang menyiapkan dokumen untuk mengajukan PK atas putusan MA terhadap Baiq Nuril.

Mahkamah Agung (MA) memberhentikan sementara Hakim PN Semarang, Lasito. Hakim itu kini telah menjadi tersangka penerima suap dari Bupati Jepara.  

Ketua Komisi Yudisial meminta penundaan jadwal pemeriksaannya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik oleh juru bicara KY Farid Wajdi.

Suhadi menjelaskan konteks bahwa Hatta Ali akan mengundurkan diri ketika ada hakim pengadilan tinggi tertangkap tangan melakukan korupsi.

"Ini akan dievaluasi oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung apakah pimpinan dari pengadilan tersebut sudah sesuai apa tidak," kata Suhadi.

Dua hakim yang diberhentikan sementara itu adalah Iswahyu Widodo dan Irwan.

Komisi III DPR RI meminta Mahkamah Agung merombak sistem dan paradigma pengawasan hakim.

“Benar, besok ada panggilan dan beliau akan hadir memenuhi panggilan pada pukul 10.00 WIB,” kata Kuasa Hukum Farid Wajdi.

Majelis hakim MA menolak pengajuan kasasi Buni Yani. Putusan MA tersebut diketok pada 22 November 2018. 

Rieke Diah Pitaloka mendesak MA segera menyerahkan salinan putusan kasus Baiq Nuril. Hal ini agar kuasa hukum Nuril bisa segera mengajukan PK atas putusan itu.

Komnas Perempuan mendesak penahanan Baiq Nuril ditangguhkan. Penangguhan itu dinilai layak dilakukan karena berkas putusan MA belum diserahkan oleh panitera kepada kuasa hukum Nuril.

Putusan kasasi MA terhadap korban pelecehan seksual Baiq Nuril dinilai tak adil oleh aktivis perempuan.