Indeks Mahkamah Agung

Dari 149 pendaftar, terdapat 24 calon hakim agung lolos tes kesehatan, asesmen kepribadian, dan rekam jejak.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis Djoko Tjandra 1 tahun menjadi 3 tahun dan 6 bulan dari 4 tahun dan 6 bulan.

Mahkamah Agung belum menentukan jadwal sidang PK yang diajukan terpidana kasus korupsi e-KTP Setya Novanto.

Putusan kasasi Mahkamah Agung menguntungkan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, pengusaha dan adik eks gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

MA menyatakan Djoko Tjandra telah terbukti bersalah menggunakan surat jalan palsu agar dapat kembali ke Indonesia.

Instruksi itu disampaikan Mahkamah Agung kepada seluruh pengadilan di Pulau Jawa dan Bali.

Setelah SKB 3 Menteri tentang jilbab dibatalkan, kini pemda di Sumatera Barat berpeluang kembali menerapkan pewajiban jilbab di sekolah negeri.

Berikut adalah penjelasan mengenai klasifikasi badan peradilan di Indonesia beserta wewenangnya. 

Berdasarkan perhitungan Dirjen Kekayaan Negara dan Jamdatun Kejagung, kerugian negara atas kasus BLBI bukan Rp108 triliun melainkan hampir Rp110 triliun.

Mahkamah Agung seharusnya memperkuat pemberantasan korupsi di tengah maraknya terpidana korupsi mengajukan Peninjauan Kembali.

Lucas adalah terpidana merintangi penyidikan koruptor Eddy Sindoro dalam kasus suap panitia PN Jakarta Pusat.

MA menolak kasasi Imam Nahrawi, tetapi dengan perbaikan. Vonis menjadi pidana pokok 7 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta.

MA menolak kasasi Harian Poskota yang mengharuskan membayar uang pensiun dan pesangon empat wartawannya sebesar Rp862 juta.

Eks Sekretaris MA Nurhadi divonis ringan, lebih rendah dari tuntutan jaksa. Aktivis anti korupsi mengkritik.

KPK meragukan pendapatan Nurhadi dari sarang burung walet karena tidak disertai bukti catatan penjualan.

Mahkamah Agung disebut-sebut sudah tidak galak terhadap koruptor setelah Artidjo Alkostar pensiun sejak 2018 silam.

Selama 2020 terdapat 162 hakim dan pegawai Mahkamah Agung dijatuhi sanksi disiplin. Hanya ada satu hakim disanksi nonpalu selama 2 tahun.

MA paparkan capaiannya selama 2020 yang telah memutus sebanyak 20.562 perkara dan menyisakan 199 perkara. 

MA catat rekor baru. Jumlah perkara sidang di pengadilan meroket hingga 186.987 perkara.

3 nama hakim ad hoc yang disetujui DPR, yaitu: Sinintha Yuliansih Sibarani, Achmad Jaka Mirdinata, dan Andari Yuriko Sari.