Indeks Lbh Yogyakarta

Menurut Ketua Dosen LSJ FH UGM, Herlambang P. Wiratraman, pasal yang dikenakan kepada Meila melahirkan kontradiktif pada perkembangan hukum di Indonesia.

Polda DIY dinilai serampangan menganulir hak impunitas advokat sebagaimana diatur dalam UU 18/2003 tentang Advokat.

Berdasarkan keterangan polisi, sampai saat ini belum ada kasus yang naik ke tingkat penyidikan.

LBH Yogyakarta harus menunggu sekitar tujuh jam untuk dapat menemui dan memberi bantuan hukum kepada puluhan warga Wadas yang ditangkap.

Sisi bangunan Teras Malioboro belum bisa melindungi dari terpaan air hujan, selain itu banyak bagian dinding yang retak.

Sebanyak 58 lembaga yang tergabung Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta mengecam teror terhadap LBH Yogyakarta.

Pelemparan bom molotov ke kantor LBH Yogyakarta merupakan teror terhadap para pekerja HAM. Polisi harus mengusut tuntas.

Kantor LBH Yogyakarta dilempar molotov pada Sabtu dini hari (18/9/2021). LBH telah melaporkan ke polisi.

Tindakan represif polisi Purworejo kepada warga Wadas penolak tambang diadukan ke Komnas HAM. 

Mahasiswa University of Melbourne, Ibrahim Malik diselidiki atas tudingan puluhan pelecehan seksual di Indonesia dan Australia.

LBH perlu ikut mendidik warga agar kritis soal hukum, dan ikut libatkan diri dalam memperbaiki kesadaran hukum masyarakat.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Bantul beralasan unggahan Facebook Ecky Lamoh tak mengandung unsur pencemaran nama baik, sehingga dituntut bebas murni.

Polda DIY memastikan tidak ada pihak yang dikriminalisasi terkait kasus dugaan pemerkosaan mahasiswi Universitas Gadjah Mada bernama Agni.

LBH Yogyakarta menduga Polda DIY hendak memperkarakan pemberitaan Balairung tentang dugaan perkosaan terhadap Agni. LBH pun menyayangkan sikap kepolisian tersebut.  

Wali Kota Surakarta dilaporkan terkait tindakan represif terhadap warga penghuni tanah Kentingan Baru.

Tim LBH Yogya akan melayangkan nota protes dan pengaduan ke Propam.

Polisi mengaku belum menerima laporan soal peristiwa pemukulan terhadap tim LBH Yogyakarta.

Menhub memastikan, pembangunan bandara di Kulon Progo sudah memperhitungkan potensi bencana tsunami di kawasan tersebut. Ia juga mengatakan sudah mengurus izin AMDAL.

LBH Yogyakarta mendesak pemerintah untuk menghentikan pembersihan lahan yang dilakukan dalam rangka pembangunan bandara di Kulon Progo, DIY. LBH menilai pembangunan harus dihentikan karena belum memiliki izin lingkungan.

LBH Yogyakarta menuntut Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti untuk mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 51 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar.