Menurut Alexander Marwata, keberhasilan pemberantasan korupsi tak bisa dilepaskan dari political will, terutama presiden dan DPR, KPK hanya pelaksana UU.
Menurut Jeje Zaenudin, bisa saja X diblokir sementara waktu. Namun, bila pemerintah sudah menangani konten yang melanggar hukum, maka X tak perlu diblokir.
KPK menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) BUMN Hutama Karya (HK), Bintang Perbowo, sebagai tersangka dugaan korupsi proyek tol Trans Sumatra 2018-2020.
Kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM, meminta KPK untuk mengawasi jalannya sidang praperadilan yang diajukan Pegi di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin.
Menurut Kuasa Hukum Kusnadi, Ronny Talapessy, penyerahan bukti baru ini soal dugaan pemalsuan dokumen untuk melengkapi laporannya pada Selasa (11/6/2024).