Indeks Law Government

Dalam dakwaan dijelaskan Edward meminta uang sebesar 8 juta dolar AS, namun ditolak Anang karena mengaku tidak memiliki uang sebesar itu.

Hingga saat ini, tim penyidik Kejagung telah memeriksa lebih dari 140 orang saksi dalam kasus korupsi timah.

Bambang Widjojanto dan Fahri Bachmid Bertikai dalam sidang PHPU Pilpres 2024.

Koalisi Masyarakat Sipil mendorong agar MK bisa menghadirkan Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Bambang Widjojanto menyebut serangan Yusril hanya gimik. Menurutnya, kasus dirinya sudah deponering atau dikesampingkan untuk kepentingan umum. 

Yusril mengakui heran dengan sikap BW yang mengungkit status Eddy Hiariej dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden di MK.

Sandra Dewi irit bicara usai menjalani pemeriksaan di Kejagung terkait kasus yang menjerat suaminya.

Saldi Isra menilai Margarito Kamis, ahli Prabowo-Gibran, mesti belajar lagi kepada Yusril karena pernyataannya kontradiktif dengan pendapat Yusril.

Margarito Kamis mengatakan MK tidak berwenang untuk mendiskualifikasi salah satu paslon capres-cawapres dalam Pilpres 2024.

Dito Mahendra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan senjata api dan amunisi tanpa izin.

Sandra Dewi menjalani pemeriksaan di Kejagung terkait klarifikasi pemblokiran rekening.

Bambang Widjojanto walk out saat Eddy Hiariej, naik ke podium untuk memberikan keterangan ketika sidang PHPU Pilpres 2024, Kamis (4/4/2024).

Penambahan pasal tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah.

Pemanggilan Sandra Dewi dilakukan usai dua mobil mewah milik suaminya, Harvey Moeis disita Kejagung.

Eddy Hiariej menjadi ahli yang diajukan oleh Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Sidang PHPU Pilpres 2024.

Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menghadirkan enam saksi dan delapan ahli dalam sidang PHPU Pilpres 2024.

Agenda sidang PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) akan digelar mulai pukul 08.00 WIB.

Pada pekan lalu, ER dan A sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atau buron.

Menurut anggota Divisi Hukum & Diklat Bawaslu DKI Jakarta, Sakhroji, meski tak melanggar UU Pemilu, acara itu melanggar UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bawaslu RI, misalnya, tidak memberikan contoh tentang syarat materiel yang tak terpenuhi ketika ada laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Medan.