Indeks Laporan Keuangan

Sanksi pembekuan izin selama 12 bulan diberikan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea.

BPK menyebut sesuai ketentuan perundang-undangan akan ada sanki jika Garuda Indonesia terbukti melakukan rekayasa keuangan.

Dalam sidang BPK yang menemukan adanya dugaan rekayasa keuangan, yang menjadi fokus bahasan adalah soal piutang.

Kemenkumham meraih opini WTP selama 4 kali berturut-turut dan telah meraih sebanyak 6 kali secara keseluruhan.

Lima kementerian/lembaga yakni KPK, KPU, PUPR dan Kemenpora gagal mendapatkan opini WTP 2018, dan hanya mendapatkan WDP.

BPK memberikan Opini WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2018, namun tidak 100 persen.

Bhima Yudhistira menilai pencatatan piutang sebagai pendapatan Garuda harus memenuhi syarat yang ketat.

Chairal Tanjung keberatan dengan Laporan Keuangan Garuda Indonesia Tahun 2018. Komisaris Garuda itu menilai ada satu transaksi yang seharusnya tidak diakui dalam tahun buku 2018.

Dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria keberatan dengan isi laporan keuangan perseroan tahun 2018.

Pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi 8 Kementerian/Lembaga (K/L) yang laporan keuangannya menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemprov DKI Jakarta menyerahkan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta, hari ini.

Pemprov DKI akan membuat dan merapikan sistem informasi aset demi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun ini.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan bisa memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahun anggaran 2018.

Pemprov DKI akan tetap memasukkan data mengenai lahan Sumber Waras dan tanah di Cengkareng Barat di laporan keuangan tahun 2018. Laporan itu juga akan menjelaskan masalah dua aset itu.

Mitsubishi dan Nissan berencana segera mencopot jabatan Carlos Ghosn. Rencana itu diungkapkan setelah otoritas hukum di Jepang menangkap Ghosn atas tuduhan memanipulasi laporan keuangan.

Blockchain ditakuti perbankan dan
instansi keuangan lainnya. Kini,
ia lebih dipertimbangkan sebagai kawan daripada lawan.

"Saya sampaikan tadi ada yang sudah dapat WTP, tapi jumlah pejabat Pemda yang dijadikan tersangka masih cukup tinggi," ujar Sri Mulyani.

Kendati demikan, kata Sri Mulyani masih ada yang mendapatkan predikat WTP namun pejabatnya terjerat kasus korupsi.

Menurut Wiranto, opini WTP dari BPK bukan sebuah prestasi tetapi kewajiban bagi yang harus didapatkan oleh para penyelenggara negara.

Berdasar catatan BPK, rasio utang pemerintah terhadap PDB terus meningkat dalam 3 tahun terakhir.