Indeks Laporan Keuangan
Meski Dapat WTP, Belum Semua Piutang Pemprov DKI Dibayar Pengembang
BPAD DKI mencatat sebagian piutang Pemprov DKI belum dilunasi oleh pengembang.

Pemprov DKI Jakarta Akhirnya Dapat Opini WTP dari BPK Tahun Ini
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa Opini WTP terakhir kali didapat Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2012.

Di Balik Keuntungan Kinclong Google Hingga Amazon
Perusahaan-perusahaan IT mendulang hasil manis di kuartal I-2018. Beberapa faktor jadi penyebabnya.
BPK: Ada Kerugian Negara Rp1,46 Triliun di Laporan IHPS II 2017
Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017, BPK menyatakan ada kerugian negara sebanyak 840 permasalahan senilai Rp1,46 triliun.
Anies Serahkan LKPD 2017 ke BPK, Aset Pemprov DKI Rp475 T
Masih ada beberapa pencatatan aset Pemprov DKI yang belum lengkap.

Presiden Jokowi Sebut Laporan WTP dari BPK Bukan Prestasi
Presiden juga mengingatkan inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat.

BPK Temukan 14.997 Permasalahan Senilai Rp27,39 Triliun
Temuan BPK Selama Semester I 2017 menyangkut 14.997 jenis permasalahan senilai Rp27,39 triliun.
Dapat Predikat WTP dari BPK, Polisi Berharap Tunjangan Lebih
Laporan keuangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, Polri berharap mendapat penghargaan lebih.
Kapolri Klaim Pengelolaan Dana Objek Vital Sudah Tak Masalah
Kapolri Tito Karnavian mengungkapkan, semua dana penerimaan dari objek vital di kepolisian sudah dilaporkan kepada negara.
BPK Nilai Kinerja Pemerintah Kelola Keuangan Membaik
BPK menilai kinerja pemerintah tahun ini dalam mengelola keuangan lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
Menkeu: Pendapatan Pemerintah pada 2019 Capai Rp73 Triliun
Total pendapatan instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pada 2019 diproyeksikan akan mencapai Rp73 trilliun.

Nama Calon Pimpinan PPATK Sudah di Tangan Presiden
Nama-nama pimpinan Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),diusulkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kantor Presiden, dan diusulkan juga dari dalam PPATK. Nama-nama tersebut, sekarang sudah berada di saku Presiden yang akan dengan segera membuat keputusan.
BPK Sebut TVRI Berpotensi Rugikan Negara Rp400 Miliar
BPK menyebut, TVRI yang telah 4 tahun disclaimer berpotensi merugikan negara hampir Rp400 miliar. Menindaklanjuti itu, BPK akan mengadakan pertemuan dengan Kementerian ESDM.
BPK Temukan 15 Ribu Permasalahan Keuangan Pemerintah Pusat
Berdasarkan laporan keuangan di semester I tahun 2016, BPK menemukan sebanyak 15 ribu permasalahan keuangan pemerintahan pusat. Menurut Ketua BPK, jika potensi kerugian dari permasalahan ini bisa diambil oleh pemerintah, akan mengurangi defisit di APBN yang besarannya Rp27,03 triliun.
Fiat Tepis Tuduhan Pemalsuan Laporan Penjualan di AS
Chief Executive Fiat Chrysler Automobiles (FCA) membantah terkait tuduhan pemalsuan data penjualan di AS. Securities and Exchange Commission (SEC) kemudian menyelidiki dugaan apakah FCA sengaja menyajikan angka penjualan yang salah.
Banggar DPR Tetapkan RUU PPAPBN 2015 dengan Catatan
RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2015 telah ditetapkan Badan Anggaran DPR meski dengan sejumlah catatan dari beberapa fraksi yang mempertanyakan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Apple yang Menolak Jatuh dari Pohonnya
Laporan keuangan kuartal kedua Apple menunjukkan penjualan unit smartphone yang menjadi ujung tombaknya jatuh. Hal itu pada akhirnya membuat raksasa teknologi tersebut mencatat penurunan pendapatan yang cukup signifikan.
Jelas, menunjukkan Apple masih sangat bergantung pada produk iPhone-nya. Masa depan Apple memang masih dalam perdebatan.
Jelas, menunjukkan Apple masih sangat bergantung pada produk iPhone-nya. Masa depan Apple memang masih dalam perdebatan.
BEI Hentikan Sementara Perdagangan Saham Lima Emiten
Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan suspensi perdagangan saham lima emiten sebagai bentuk sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan interim per 30 September 2015 dan belum dilakukannya pembayaran denda.
Masuk tirto.id








