Indeks Laporan Keuangan

Bhima Yudhistira menilai pencatatan piutang sebagai pendapatan Garuda harus memenuhi syarat yang ketat.

Chairal Tanjung keberatan dengan Laporan Keuangan Garuda Indonesia Tahun 2018. Komisaris Garuda itu menilai ada satu transaksi yang seharusnya tidak diakui dalam tahun buku 2018.

Dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria keberatan dengan isi laporan keuangan perseroan tahun 2018.

Pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi 8 Kementerian/Lembaga (K/L) yang laporan keuangannya menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemprov DKI Jakarta menyerahkan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta, hari ini.

Pemprov DKI akan membuat dan merapikan sistem informasi aset demi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun ini.

Pemprov DKI akan tetap memasukkan data mengenai lahan Sumber Waras dan tanah di Cengkareng Barat di laporan keuangan tahun 2018. Laporan itu juga akan menjelaskan masalah dua aset itu.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan bisa memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahun anggaran 2018.

Mitsubishi dan Nissan berencana segera mencopot jabatan Carlos Ghosn. Rencana itu diungkapkan setelah otoritas hukum di Jepang menangkap Ghosn atas tuduhan memanipulasi laporan keuangan.

Blockchain ditakuti perbankan dan
instansi keuangan lainnya. Kini,
ia lebih dipertimbangkan sebagai kawan daripada lawan.

"Saya sampaikan tadi ada yang sudah dapat WTP, tapi jumlah pejabat Pemda yang dijadikan tersangka masih cukup tinggi," ujar Sri Mulyani.

Kendati demikan, kata Sri Mulyani masih ada yang mendapatkan predikat WTP namun pejabatnya terjerat kasus korupsi.

Menurut Wiranto, opini WTP dari BPK bukan sebuah prestasi tetapi kewajiban bagi yang harus didapatkan oleh para penyelenggara negara.

Berdasar catatan BPK, rasio utang pemerintah terhadap PDB terus meningkat dalam 3 tahun terakhir.

BPAD DKI mencatat sebagian piutang Pemprov DKI belum dilunasi oleh pengembang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa Opini WTP terakhir kali didapat Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2012.

Perusahaan-perusahaan IT mendulang hasil manis di kuartal I-2018. Beberapa faktor jadi penyebabnya.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017, BPK menyatakan ada kerugian negara sebanyak 840 permasalahan senilai Rp1,46 triliun.

Masih ada beberapa pencatatan aset Pemprov DKI yang belum lengkap.

Presiden juga mengingatkan inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat.