Indeks Kuota Haji

Jubir KPK mengatakan berkas perkara Yaqut masih terus dilengkapi untuk nantinya dinaikkan pada tahap penuntutan.

Delapan biro haji khusus ini terafiliasi dengan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, Asrul Aziz Taba.

MAKI menilai pimpinan KPK membiarkan lembaganya diintervensi pihak luar dalam melakukan pengalihan status tahanan Yaqut.

KPK belum bisa memastikan terkait melakukan penahanan terhadap Gus Alex usai dilakukan pemeriksaan.

Meskipun MK menolak seluruh permohonan Pemohon, Mahkamah menekankan bahwa penentuan kuota haji bukan kewenangan mutlak menteri.

Simak kronologi kasus Yaqut Cholil Quomas dan skandal korupsi kuota haji. Yaqut diduga menerima uang pecepatan pelaksanaan ibadah haji.

Upaya pengondisian itu dengan menawarkan sejumlah uang hasil meminta kepada jemaah haji atas kuota haji tambahan pada 2023 dan 2024.

Sebelumnya, KPK menyebut bahwa pihak Yaqut mengajukan penundaan pemeriksaan, namun batal.

KPK belum tahu alasan permintaan penundaan dan masih menunggu surat resmi dari pihak Yaqut.

Yaqut akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024.

KPK belum memastikan apakah pemeriksaan tersebut akan langsung diikuti dengan penahanan terhadap Yaqut.

Hakim menilai penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Yaqut Cholil Qoumas sudah sesuai prosedur.

Baik pihak Yaqut maupun dari KPK pada hari ini hanya menyerahkan dokumen kesimpulan sebagai bahan pertimbangan putusan praperadilan.

KPK juga meyakini hakim menolak praperadilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), soal penetapan tersangka kasus kuota haji.

Pakar hukum tata negara UGM itu memandang penetapan Yaqut sebagai tersangka oleh KPK cacat formil.

KPK juga mengantongi laporan hasil pemeriksaan investigatif dari BPK terkait penghitungan kerugian negara dalam perkara kuota haji 2023–2024.

Mellisa mengatakan kuota haji hanya syarat administratif yang diserahkan oleh pemerintah Arab Saudi ke pemerintah Indonesia.

Tim Biro Hukum KPK menyatakan perhitungan kerugian negara itu telah dirampungkan BPK.

KPK menilai dalil yang diajukan Yaqut Cholil Qoumas dalam gugatan praperadilan mengandung error in objecto (kesalahan objek).

Hakim Sulistyo menegaskan, apabila ada pihak yang mengatasnamakan dirinya dan menjanjikan kemenangan perkara, hal tersebut penipuan.