Indeks Kuota Haji

KPK belum tahu alasan permintaan penundaan dan masih menunggu surat resmi dari pihak Yaqut.

Yaqut akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024.

KPK belum memastikan apakah pemeriksaan tersebut akan langsung diikuti dengan penahanan terhadap Yaqut.

Hakim menilai penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Yaqut Cholil Qoumas sudah sesuai prosedur.

Baik pihak Yaqut maupun dari KPK pada hari ini hanya menyerahkan dokumen kesimpulan sebagai bahan pertimbangan putusan praperadilan.

KPK juga meyakini hakim menolak praperadilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), soal penetapan tersangka kasus kuota haji.

Pakar hukum tata negara UGM itu memandang penetapan Yaqut sebagai tersangka oleh KPK cacat formil.

KPK juga mengantongi laporan hasil pemeriksaan investigatif dari BPK terkait penghitungan kerugian negara dalam perkara kuota haji 2023–2024.

Mellisa mengatakan kuota haji hanya syarat administratif yang diserahkan oleh pemerintah Arab Saudi ke pemerintah Indonesia.

Tim Biro Hukum KPK menyatakan perhitungan kerugian negara itu telah dirampungkan BPK.

KPK menilai dalil yang diajukan Yaqut Cholil Qoumas dalam gugatan praperadilan mengandung error in objecto (kesalahan objek).

Hakim Sulistyo menegaskan, apabila ada pihak yang mengatasnamakan dirinya dan menjanjikan kemenangan perkara, hal tersebut penipuan.

Praperadilan ini menguji sah atau tidaknya penetapan Yaqut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji oleh KPK.

Mellisa menyampaikan penetapan tersangka terhadap Yaqut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Ayat 2 dan 3 KUHAP Baru.

Eks Menag Yaqut menegaskan perlawanannya terhadap KPK dengan sidang praperadilan demi menguji sah atau tidaknya penetapannya sebagai tersangka.

Eks Menag Yaqut juga disebut belum menerima seluruh surat perintah penyidikan dari KPK.

KPK tak dapat hadir karena sedang berperkara di empat kasus lain di hari yang sama.

Kebijakan pembatasan kuota haji penting demi memastikan penyelenggaraan haji dilakukan dengan prinsip kepastian hukum yang adil.

Zastrow menyoroti framing soal kerugian uang negara yang sejak awal disampaikan KPK berpotensi sebesar Rp1 triliun.

Sementara itu, masa pencegahan Pemilik Maktour yang berstatus saksi dalam kasus ini tidak diperpanjang.