Tawuran Manggarai Berulang, Mengapa Penanganan Belum Tuntas?

tirto.id - Tawuran antarkelompok pemuda kembali pecah di kawasan Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, pada Minggu (18/10/2026) malam.

Gesekan bermula dari aksi saling provokasi dua kelompok yang disusul lontaran petasan. Situasi lekas meruncing menjadi kericuhan hingga menghanguskan salah satu kios warga.

Aparat gabungan TNI-Polri dan Satpol PP bergegas memecah dan meredam kerumunan. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes I Putu Yuni Setiawan, menuturkan, situasi berangsur terkendali sesaat setelah petugas tiba di gelanggang bentrok.

Tidak ada laporan korban luka maupun korban jiwa. Sementara itu, enam pemuda yang diduga menyulut provokasi dicokok polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Sementara baru enam orang, itu masih diamankan, nanti akan kita dalami,” ujar Yuni, Senin (19/10/2026).

Bentrokan tersebut rupanya tak meletup dalam satu tarikan napas. Menurut penuturan seorang pedagang di lokasi, tawuran meletus dalam tiga gelombang sejak pukul 01.00 WIB, berlanjut pukul 10.00 WIB, dan kembali tersulut menjelang Magrib.

Demi mencegah bentrok susulan, Pemprov DKI Jakarta bersama aparat mendirikan posko bersama yang turut melibatkan warga muda Manggarai.

“Kemarin baik dari kepolisian, dari TNI, dari pemerintah daerah DKI Jakarta akhirnya bersepakat bersama para pemuda yang ada untuk mendirikan posko bersama. Saya menyetujui untuk itu dan mudah-mudahan ini sebagai antisipasi untuk menahan tawuran yang ada di tempat itu,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Cipayung, Jakarta Timur, Senin (19/10/2026), dikutip dari Antara.

Jauh sebelum insiden ini, Pemprov DKI telah membangun fasilitas olahraga atas permintaan warga demi menyediakan wahana kegiatan bersama. Namun, kehadiran fasilitas fisik tersebut terbukti belum sanggup memadamkan api perselisihan.

“Padahal di tempat itu sesuai dengan pada waktu kunjungan saya ke sana, mereka minta untuk dibangunkan fasilitas publik untuk olahraga dan sudah kita lakukan itu dari CSR yang ada, tetapi sampai hari ini tawuran itu masih ada,” ungkap mantan Seskab itu.

Pada Mei 2025 lalu, Pramono juga sempat menghadiri perhelatan “Manggarai Bersholawat”, sebuah ikhtiar simbolik yang dimaksudkan untuk merekatkan ikatan antarwarga sekaligus melapangkan jalan bagi penyelesaian persoalan sosial maupun konflik seperti tawuran.

Mengapa Tawuran Manggarai Terus Berulang?

Tawuran Oktober ini bukanlah peristiwa tunggal yang berdiri sendiri. Manggarai sejatinya menyandang riwayat panjang sebagai episentrum tawuran dan bentrokan sejak dekade 1970-an.

Perseteruan terus mereproduksi dirinya, seperti yang terjadi pada gesekan antara warga Gang Tuyul dan Magasen pada awal Januari 2026, maupun bentrokan Manggarai Selatan kontra Menteng Tenggulun pada September 2019 yang sempat melumpuhkan perjalanan KRL.

Sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Asep Suryana, menilai tawuran di Manggarai bukan sekadar kenakalan remaja. Menurut Asep, kekerasan bukanlah akar persoalannya, melainkan salah satu gejala dari masalah struktural yang lebih besar.

“Kalau saya bilang, budaya kekerasan itu hanya pernak-pernik, bukan substansi. Dia hanya indikasi saja dari kemiskinan struktural dan budaya kemiskinan,” ujar Asep saat dihubungi Tirto, Senin (19/10/2026).

Pangkal masalahnya, menurut Asep, berhulu pada tersumbatnya kesempatan seseorang meningkatkan taraf hidupnya di kantong permukiman tersebut.

Ketiadaan akses terhadap pendidikan bermutu dan lapangan kerja yang menyejahterakan membuat sebagian besar pemuda terjebak dalam putaran nasib yang sulit diurai.

“Permasalahannya itu, menurut saya karena macetnya mobilitas vertikal mereka. Jadi mereka itu berada di lingkaran kemiskinan. Mereka itu ketika selesai sekolah, enggak bisa mengakses pekerjaan-pekerjaan formal. Walaupun bisa, itu pekerjaan yang paling marjinal dari sektor formal, atau pekerjaan yang namanya shadow economy—ekonomi bayang-bayang,” urai Asep.

Konsep ekonomi bayang-bayang tersebut merujuk pada corak nafkah yang menggantungkan diri pada aktivitas pihak lain, alih-alih kegiatan produktif berdaya saing yang mampu mendongkrak taraf hidup berkelanjutan.

“Misalnya di depan rumah, di depan gangnya itu ada parkiran, mereka markir, jadi pak ogah, atau jadi jasa keamanan atau ojek lah yang paling mending, kan?” tutur Asep mencontohkan.

Keterbatasan tersebut berkelindan erat dengan lanskap permukiman yang padat dan serba terbatas. Kekurangleluasaan ruang hidup warga Manggarai tidak menyisakan ekosistem belajar yang kondusif.

“Padat penduduk, sempit. Anak pun kalau sekolah enggak bisa belajar karena bising. Terus kehidupannya kan komunal, jadi kalau habis magrib itu mana bisa belajar, main itu sampai malam,” tutur Asep.

Kondisi fisik yang menyesakkan itu kian mengeras lantaran diperkuat oleh budaya kemiskinan yang mengendap dalam cara pandang sehari-hari. Asep mengamati, absennya orientasi jangka panjang membuat proses belajar dan pengembangan diri kerap dianggap tak memiliki arti penting.

“Salah satu ciri budaya kemiskinan itu tidak menganggap penting masa depan; masa depan ya urusan besok-besok saja. Enggak menganggap penting ilmu, enggak ada budaya belajar dan bercita-cita. Pola hidupnya tidur larut malam, bangun siang,” beber Asep.

Pola pikir tersebut membuat pemuda Manggarai kian terisolasi dari peluang meningkatkan kapasitas diri. Sebagian dari mereka bukan saja terbentur oleh kendala biaya untuk mengikuti kursus atau pelatihan kerja, melainkan juga kehilangan dorongan internal karena hal tersebut dianggap remeh oleh lingkungan sekitarnya.

“Karena tidak ada visi tentang cita-cita, bahkan berkegiatan yang positif, dan mungkin juga mereka tidak mampu ikut kursus, ikut pelatihan yang bagus itu. Tidak mampu secara ekonomi dan tidak dianggap penting,” kata Asep.

Situasi kian runyam akibat tekanan sosial komunal yang kontraproduktif. Asep mencontohkan munculnya sinisme kolektif terhadap pendidikan, di mana anak yang tekun belajar kerap dirundung dan dicibir agar kembali larut ke pusaran tongkrongan.

“Karier Alternatif” Sebagai Usaha Mendapat Pengakuan Sosial

Ketika pintu menuju pengakuan sosial yang lazim seperti capaian pendidikan formal atau jenjang karier profesional tertutup, gengsi dan reputasi jalanan masuk menjadi sumber pengakuan alternatif.

Dalam situasi gamang seperti demikian, Asep melihat tawuran bergeser menjadi sarana memperoleh pengakuan sosial.

“Mereka yang macet mobilitas vertikal sebetulnya mengalami semacam frustrasi kolektif. Karena frustrasi kolektif itu, mereka kan banyak waktu luang, nongkrong dan lain sebagainya. Ada pemicu sedikit saja langsung tawuran, dan tawuran itu ya sebagai hiburan, kemudian sebagai penguat eksistensi diri, dia dihargai, mencari penghargaan sosial itu [salah satunya] lewat tawuran,” papar Asep.

Pengakuan tersebut juga berkaitan dengan identitas kewilayahan. Menurut Asep, sekat pemisah antarkelompok dalam himpitan kampung kota kerap kali lahir dari batas-batas fisik yang dapat muncul dari sekat gang hingga rel kereta.

“Jadi mereka tuh secara komunitas spasial mengembangkan identitas kolektif, misalnya satu grup gang itu terbangun satu identitas kolektif, ‘Gua anak gang X’, misal. Padahal pembatasnya cuma rel kereta atau jalan. Meskipun batasnya paling cuma 10 meter, 5 meter, cuma gang doang, tapi beda dia merasa,” ungkap Asep.

Identitas tersebut kemudian diperkuat melalui cerita lisan seputar perseteruan masa lalu. Riwayat bentrokan dinarasikan berulang kali dari generasi tua kepada kelompok yang lebih muda untuk membentuk rasa solidaritas in-group.

Di ranah pergaulan tersebut, tawuran yang dipandang sebagai masalah sosial oleh masyarakat luas, justru menjadi arena mobilitas status. Keberanian memimpin serbuan di garis depan dapat membuat seseorang disegani dan dikenang sebagai jagoan.

“Nanti bagi seseorang bisa jadi karier kepemimpinan kalau dia bisa memimpin tawuran, jadi pemimpin, disegani. Nanti cerita-ceritanya itu — cerita heroiknya — menyebar dari mulut ke mulut,” tuturnya mencontohkan.

Kisah-kisah kepahlawanan lokal tersebut kemudian direproduksi dan diwariskan lintas generasi. Karenanya, yang terlihat kini permusuhan tak lagi berpijak pada masalah personal, melainkan bertumpu pada sentimen kewilayahan yang menuntut hadirnya lawan tanding.

“Kalau dendam ya dendam imajiner aja. Jadi imajiner itu, musuhnya musuh imajiner, musuh yang dikonstruksi di kepala,” jelas Asep.

Akibatnya, pemicu sepele dapat menyulut bentrokan ketika berhadapan dengan rivalitas yang telah lama terpelihara. Bunyi petasan, saling melotot, hingga perselisihan soal wilayah lahan parkir bisa memantik konflik.

Posko dan Patroli Penting, Solusi Jangka Panjang Perlu

Asep menilai penanganan konflik di Manggarai mesti diterapkan melalui strategi bertingkat mulai dari jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.

Tindakan berupa penegakan hukum, patroli aparat, hingga pendirian posko bersama tetap dibutuhkan guna meredam bara di lapangan. Kendati demikian, langkah tersebut sama sekali belum menyentuh pangkal persoalan.

“Penting juga itu jangka pendek. Jangka panjangnya itulah, gimana caranya supaya mobilitas vertikal mereka itu bisa naik ke atas, enggak macet itu,” kata Asep.

Asep mengapresiasi ikhtiar Pemprov DKI dalam menyediakan ruang publik untuk mengatasi sempitnya ruang bersama. Kendati demikian, sarana fisik semata dinilainya belum cukup bila tidak dibarengi aktivasi yang terarah.

“Itu meredam kesumpekan. Dengan adanya ruang publik, anak-anak bisa berkegiatan, cuman memang harus difasilitasi berkegiatannya. Harus ada yang inisiatif — biasanya pemerintah atau tokoh — dan ada EO-nya (event organizer) yang punya jiwa kewirausahaan sosial,” ujar Asep.

Pemilihan jenis kegiatannya pun, lanjut Asep, mesti ditimbang secara cermat. Alih-alih menggelar olahraga beregu seperti sepak bola yang rawan memantik friksi baru, ia mencontohkan keberhasilan penyaluran energi tarung jalanan lewat sasana tinju seperti di bawah flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang difasilitasi pemerintah daerah.

Pendekatan kultural jangka menengah lain, menurut Asep, juga patut untuk ditempuh. Seperti contohnya melalui makan bersama antarkampung yang biasa berselisih.

“Penting itu makan bareng antarkampung, duduk bersama makan beralas daun pisang atau buka puasa bersama di pinggir rel. Itu mereduksi ego kolektif, mencairkan relasi dari ‘kami dan mereka’ menjadi ‘kita’,” tutur Asep.

Pada akhirnya, ikhtiar jangka pendek dan menengah tersebut harus bermuara pada pembenahan yang lebih mendasar. Saluran mobilitas vertikal antargenerasi mesti dibuka lebar melalui akses pendidikan berkualitas dan kesempatan berwirausaha bagi warga.

“Jadi solusinya gitu, solusi jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Nah, jangka panjang itu ya pendidikan sama wirausaha itu,” ujarnya menyimpulkan.

Asep menyarankan intervensi afirmatif yang berani, salah satunya dengan menyediakan pendidikan berkualitas lewat sistem asrama yang akan menarik mereka ke luar kampung serta memfasilitasi mereka belajar berwirausaha.

Namun, Asep mengingatkan bahwa ikhtiar struktural ini menuntut komitmen jangka panjang yang tidak boleh layu di tengah jalan akibat siklus politik lima tahunan.

“Penyakit program pemberdayaan kita itu sering tambal-sulam: ganti gubernur, ganti kebijakan. Padahal intervensi mobilitas vertikal dan pengentasan kemiskinan terstruktur ini butuh peta jalan berkelanjutan 25 sampai 50 tahun,” pungkasnya.