Indeks Kuhp

Yasonna klaim sudah memberi batasan yang detail atas definisi "menyerang harkat dan martabat" di bab penjelasan RKUHP agar pasal penghinaan presiden tak salah digunakan.

Pemerintah dan DPR kembali memasukkan pasal penghinaan presiden dalam RKUHP per Agustus 2019. Seorang pengamat menilai ini adalah konsekuensi atas dikuasainya legislatif dan eksekutif hanya oleh satu kelompok.

Draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) pasal 278 dinilai ICJR masih sama dengan pasal lama, sehingga tak ada pembaharuan dan hanya copy paste.

Saksi dan ahli dibedakan dalam KUHP. Tapi dalam sidang MK, saksi dari tim hukum Prabowo memberikan keterangan bak ahli.

Aktivis dan akademisi tak sepakat jika Eggi Sudjana dijerat pasal makar. Sebab makar, kata mereka, mesti berbentuk "serangan langsung".

Robertus Robet sudah dibebaskan, tapi kasusnya terus berlanjut. Pengacara akan tetap mendampingi hingga semuanya selesai.

Menurut Mahfud, ketiga emak-emak relawan Pepes bukan bagian partai politik seperti paslon, caleg atau tim pemenangan sehingga tidak bisa dijerat pidana pemilu.  

AJI Indonesia menilai pemerintah dan DPR belum menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan kebebasan pers. Salah satu buktinya, pasal-pasal yang mengancam jurnalis tak kunjung direvisi.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) jadi kontroversi. Dua di antaranya karena RUU ini tidak mencantumkan pasal soal perzinahan dan aborsi. Mengapa?

Pasal 27 KUHP berisi tentang tama pidana penjara dan pidana kurungan yang diputuskan hakim.

Keberadaan pasal-pasal bermasalah yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin menegaskan bahwa RKUHP tidak semestinya disahkan.

Ahok sebentar lagi bebas, dengan asumsi proses pembebasan bersyaratnya disetujui selekasnya.

Pemerintah dan DPR dinilai perlu membahas kembali persoalan-persoalan dalam RKUHP dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.

Anggota DPR RI Arsul Sani tidak mempermasalahkan keputusan pemerintah membatalkan target pengesahan RKUHP pada 17 Agustus 2018.

Ketiadaan terjemahan resmi membuat adanya penafsiran berbeda terhadap KUHP antara para pakar hukum.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak agar DPR menunda pengesahan RKHUP. Mereka menilai ada kepentingan politik di balik upaya percepatan pengesahan RKHUP.

Rancangan KUHP pasal 348 hingga pasal 350 memuat ketentuan mengenai Tindak Pidana terhadap Agama.

Dewan Pers meminta DPR untuk memperhatikan kebebasan pers dalam pembahasan draf RKUHP yang masih berjalan.

Kerja-kerja jurnalistik bisa terganggu jika RKUHP disahkan karena ada pasal-pasal "karet". Juga, sudah ada UU Pers.

Pasal penghinaan terhadap presiden dan pemerintah yang telah dimatikan MK bakal dihidupkan kembali di era pemerintahan Presiden Jokowi. Nyatanya, ia adalah produk hukum yang diwariskan pemerintah kolonial Hindia Belanda.