Indeks Ksp
KSP Sebut Klaim ULMWP soal Pemerintahan Papua Barat Tidak Sah
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyatakan pemerintahan sementara Papua Barat yang dideklarasikan ULMWP tidak sah menurut hukum internasional.
Moeldoko Ungkap Alasan Kelompok MIT Sulit Ditumpas
Setidaknya ada dua faktor; medan berat dengan gunung yang berlapis serta masyarakat yang tinggal berjauhan sehingga perlindungan terhadap warga terbatas.
Istana & KSP Tunggu Kejelasan Proses Hukum Edhy Prabowo di KPK
KSP maupun pihak Istana Kepresidenan baru akan bersikap setelah kejelasan status hukum Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Moeldoko soal Wacana Rekonsiliasi Rizieq: Kita Tak Ada Masalah
Moeldoko sebut tak ada yang perlu direkonsiliasi antara pemerintah dengan Rizieq Shihab usai ia kembali ke Indonesia.
KSP Klaim Siap Terima Pengaduan tentang Penolakan UU Cipta Kerja
Donny Gahral Adian berkata KSP belum menerima audiensi massa penolak UU Cipta Kerja di Istana Negara, Kamis (22/10/2020).
Respons KSP soal Isu Rizieq Shihab akan Pulang dan Pimpin Revolusi
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menanggapi isu kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia dan rencana revolusi yang digaungkan Ketua FPI A. Shobri Lubis.
Sah! DPR Serahkan Salinan Resmi UU Cipta Kerja ke Pemerintah
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyerahkan Undang-Undang Cipta Kerja ke Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (14/10/2020).
Terima UU Ciptaker, Pemerintah Pastikan Segara Buat Aturan Turunan
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) memastikan pemerintah akan langsung membahas aturan turunan setelah menerima salinan resmi UU Cipta Kerja, Rabu (13/10/2020).
KSP: Pemerintah Belum Ada Rencana Buat Perppu Batalkan UU Ciptaker
Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian menyebut, pemerintah lebih mendorong masyarakat ajukan judicial review daripada cabut UU Ciptaker dengan Perppu.
KSP: Mogok Kerja Saat Pandemi Memperburuk Perekonomian
KSP menyebut mogok kerja memicu perekonomian Indonesia memburuk selain berpotensi menimbulkan klaster penyebaran COVID-19.
Deklarator KAMI Respons Moeldoko: Istana Tak Baca Maklumat Kami
"KAMI menilai bahwa Bapak Moeldoko belum membaca maklumat [kami] dengan seksama dan apalagi memahami isinya secara mendalam," kata Din Syamsuddin.
Desas-desus Lapuk dari Gatot Nurmantyo: Ada PKI di Balik Jokowi
Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengulang narasi usang soal PKI menjelang 30 September. Istana menyebut itu biasa saja.
KSP soal Luhut Tangani Corona 9 Provinsi: Tak Usah Dipermasalahkan
Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral berkata penunjukan Luhut tangani kasus COVID-19 di 9 provinsi tak perlu dipermasalahkan.
KSP Klaim Tak Miliki Anggaran untuk Rekrut Buzzer
Salah satu pemanfaatan anggaran Rp4 miliar yang dimiliki KSP adalah kegiatan mengundang influencer, bukan untuk buzzer.
KSP Akui Tak Gunakan Buzzer tapi Influencer
KSP berdalih selama ini hanya memanggil narasumber berpengaruh atau dikenal dengan influencer sebagai narasumber diskusi.
Moeldoko Sebut Data Pasien COVID-19 Tidak Bisa Dibohongi
Moeldoko minta jangan meramaikan soal ketidakpercayaan publik terhadap data pasien COVID-19, tapi ramaikan soal meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam merespon protokol kesehatan.
Jokowi akan Bubarkan 18 Lembaga, Badan Restorasi Gambut Termasuk?
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mencontohkan Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai pertimbangan yang perlu disatukan setelah melihat manfaat lembaga tersebut.
Moeldoko Lantik Lima Deputi Kantor Staf Presiden Jokowi
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta lima deputi KSP berfokus membantu Jokowi menangani COVID-19.
Kritik Bintang Emon Diserang Buzzer, KSP: Silakan Lapor Polisi Saja
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mempersilakan komika Bintang Emon untuk melapor ke polisi perihal serangan buzzer yang bereaksi atas kritik Emon terhadap kejanggalan kasus Novel Baswedan.
Alasan Kenapa Pemerintah Perlu Cabut Perpres soal Iuran BPJS Naik
Ahli hukum tata negara Pusako, Fery Amsari mengatakan putusan MA menyatakan kalau beban keuangan BPJS Kesehatan tidak bisa dibebankan kepada peserta lewat iuran.