tirto.id - Istana melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengklaim tidak perlu ada rekonsiliasi sebagaimana digagas Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab usai kembali ke tanah air. Rizieq kembali ke Indonesia setelah berada di Arab Saudi sekitar 3,5 tahun.
"Menurut saya, apa yang direkonsiliasi dengan Pak Habib Rizieq? Kita tidak ada masalah," kata Kepala KSP Jenderal (purn) TNI Moeldoko di lobby Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2020).
Moeldoko mencontohkan, pemerintah menyilakan Rizieq kembali ke Indonesia. Kepulangan dia pada Selasa (9/11/2020) lalu menandakan Rizieq bisa pulang tanpa masalah hingga ke kediamannya di Petamburan, Jakarta.
"Apakah kami mencegat? Eggak. Aparat keamanan justru kami wanti-wanti, kawal dengan baik," kata Moeldoko.
Moeldoko pun menjawab tuduhan kalau ada upaya kriminalisasi ulama. Menurut mantan Panglima TNI itu, pemerintah tidak ingin mengkriminalisasi ulama. Ia justru mengatakan negara melindungi segenap masyarakat. Ia menyebut pemerintah tidak semena-mena dan menegakkan hukum.
"Nggak ada negara semena-mena, tapi negara juga harus menegakkan aturan-aturan melalui law enforcement. Kalau nggak, kacau balau, kan," kata Moeldoko.
"Nah siapa yang kena law enforcement itu? Ya mereka-mereka yang salah. Jadi jangan dibalik. Negara atau pemerintah mengkriminalisasi ulama. Nggak," tutur Moeldoko.
Moeldoko menuturkan, tidak ada yang perlu direkonsiliasi. Ia menilai justru semua pihak harus tahu hak dan tanggung jawab antara negara dan rakyat. Negara harus membuat semua pihak harus merasa aman dan nyaman.
Ia menegaskan penegakan aturan adalah salah satu bentuk tanggung jawab negara sehingga tidak ada rekonsiliasi. Ia menyebut, "Istilah rekonsiliasi itu, apanya yang mau direkonsiliasi? Asal kita semua baik-baik bekerja, nggak ada masalah kok. Posisinya baik-baik aja," kata Moeldoko.
Rizieq Shihab mewacanakan rekonsiliasi antara pendukungnya dengan pemerintah. Sebelumnya, pendukung Rizieq terkenal sebagai anti-pemerintahan Jokowi setelah kejadian penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jelang Pilkada DKI Jakarta 2017.
Akan tetapi, pentolan FPI itu mengajukan sejumlah syarat dalam wacana rekonsiliasi dengan pemerintah. Selain mengajukan ada dialog, salah satu syarat yang diajukan adalah membebaskan tokoh nasional seperti Abu Bakar Baasyir, Bahar bin Smith hingga aktivis Jumhur Hidayat.
"Bebaskan Ustad Abu Bakar Baasyir yang sudah sepuh, bebaskan Habib Bahar bin Smith, bebaskan doktor Syahganda Nainggolan, bebaskan Bapak Anton Permana, bebaskan Bapak Jumhur Hidayat. Bebaskan dulu ya, bebaskan mereka, bebaskan para buruh, bebaskan para mahasiswa, bebaskan para pendemo," kata Rizieq.
"Tunjukkan niat baik, tunjukkan ada keinginan yang baik saudara. Nah kalau Anda tunjukkan, ada niat baik, itikad yang bagus sudah kami sambut. Kita gak perlu ribut," tutur Rizieq.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
