Indeks Ksp

Achmad Yurianto dikenal sebagai dokter pekerja keras. Ia berjasa dalam penanganan pandemi COVID-19 di tanah air.

Moeldoko menegaskan, pelonggaran masker tidak serta-merta melonggarkan perilaku positif masyarakat dalam menerapkan prokes

KSP terus memperkuat koordinasi dan sinergi antarkementerian dan lembaga dalam meningkatkan pengawasan terhadap produk impor tekstil.

Edy mengklaim, perekonomian Indonesia justru mengalami perbaikan di tengah ketidakpastian global.

Presiden Joko Widodo telah mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada 9 Mei 2022.

KSP ingin penjabat kepala daerah bisa aktif menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.

Jelang persiapan Pemilu 2024, para menteri diingatkan untuk tidak menggunakan fasilitas negara saat ikut berkegiatan politik nanti.

KSP sebut pemerintah masih menunggu evaluasi beberapa minggu pasca mudik lebaran soal skema menuju endemi.

KSP mengklaim turunnya harga minyak goreng di pasaran akibat larangan ekspor bahan baku migor.

KSP menilai bahwa Hari Raya Idul Fitri tidak hanya sebagai perayaan keagamaan, tetapi juga perayaan sosial.

Jaleswari mengatakan pemerintah akan melakukan gerakan lanjutan dengan menyusun aturan turunan dan aturan pelaksana UU TPKS.

KSP mengimbau masyarakat tetap memerhatikan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi sebelum mudik Lebaran.

Moeldoko mengklaim tak ingin polarisasi terus terjadi di Wadas. Pendekatan sosial dikedepankan untuk mengakhiri konflik.

Pemindahan kementerian dan lembaga negara dari Jakarta ke IKN Nusantara akan dimulai pada awal 2024.

KSP menjelaskan Nusantara akan dipimpin badan otorita yang dipilih oleh Presiden Jokowi dengan pertimbangan DPR.

Abraham berharap konsep telemedisin desa bisa diterapkan daerah lain sehingga lonjakan kasus Omicron bisa ditekan.

KSP akan mendorong proses dialog intensif antara pemerintah dengan warga Wadas agar sumbatan komunikasi bisa terselesaikan.

KSP mengklaim pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara turut menyelesaikan isu pemanasan global.

Pemilihan Kepala Badan Otorita IKN masih menunggu penerbitan perpres tentang Otorita IKN.

Pemerintah masih merumuskan skema pembiayaan lain untuk pembangunan hunian ASN, misalnya lewat ibuKerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).