Indeks Ksp

Menurut Jaleswari instansi yang berkaitan isu hukum dapat berkoordinasi dengan Kemenkopolhukam dalam melaksanakan tugas.

Sekda Depok, Supiah Suri curhat kepada pihak kantor staf kepresidenan terkait masalah yang dihadapi dalam proyek pembangunan tol Cinere-Jagorawi sesi 3.

Moeldoko sebut KSP mulai berdiskusi dengan BSSN bersama PT Inti dan perusahaan swasta soal cloud computing mandiri.

Pemerintah menyebutkan implementasi Program Strategis Nasional (PSN) masih terkendala persyaratan dasar sistem OSS-RBA.

Pemerintah mengambil langkah dengan mengalihkan subsidi BBM Rp24,17 triliun agar penerima subsidi BBM tepat sasaran kepada kelompok miskin.

Mencegah adanya ancaman krisis pangan global, Moeldoko meminta agar setiap wilayah untuk memiliki sistem ketahanan pangan mandiri.

Jaleswari sebut jalur penyelesaian yudisial dan non-yudisial bersifat saling melengkapi (komplementer), bukan saling menggantikan.

Jika pelaku usaha memiliki NIB dapat memanfaatkan berbagai program dan fasilitas pemerintah dalam pengembangan UKM/UMKM.

Masalah pajak menjadi salah satu alasan para pelaku usaha enggan mendaftarkan dan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pengembangan kendaraan listrik di tanah air masih memiliki banyak tantangan, salah satunya masalah infrastruktur charging station yang masih terbatas.

Kendaraan listrik khusus presiden dan wakil presiden membutuhkan teknologi khusus untuk keselamatan dan kenyamanan saat digunakan.

Kantor Staf Presiden (KSP) mengklaim proses pembebasan lahan untuk Jalan Trans Papua tidak menyalahi hak masyarakat adat.

KSP mengeklaim pemekaran Papua adalah lompatan besar dalam upaya pembangunan kesejahteraan secara merata.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berjanji akan melaporkan terkait anjloknya harga TBS sawit kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Moeldoko sebut ke depan nelayan tidak lagi kesulitan mengurus surat rekomendasi, jika mau beli BBM tinggal menunjukkan kartu KUSUKA saja.

Pemerintah berencana mengusulkan agar proses pembangunan Bendungan Lawe-Lawe di Penajam Passer Utara yang mangkrak sejak 2018 untuk dilanjutkan kembali.

SPPT-TI mengubah proses penanganan perkara yang saat ini masih berbasis dokumen fisik menjadi digital dalam suatu sistem jaringan yang aman.

KSP sebut pemerintah terus mengecek ketersediaan rumah sakit, obat dan oksigen untuk antisipasi kenaikan kasus dan sub varian Omicron BA.4 dan BA.5.

KSP mengklaim KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagai ujung tombak penindakan korupsi sudah bekerja keras. Salah satunya dengan peningkatan jumlah OTT.

Pembentukan PP menjadi tindak lanjut pemerintah dalam upaya memberantas mafia tanah. Kini, tim tersebut sudah ada di Kejaksaan Agung, Kepolisian dan KSP.