tirto.id - Pemerintah akan memulai program penyimpanan awan (cloud computing) Indonesia secara mandiri. Dengan program ini, pemerintah akan menyatukan seluruh data kementerian lembaga dari luar negeri ke dalam negeri.
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menuturkan, pemerintah mulai berdiskusi dengan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) bersama BUMN PT Inti dan perusahaan swasta untuk membentuk perusahaan yang fokus pada layanan cloud computing.
“Kalau ini kita satukan, kita nanti akan mandiri di bidang cloud. Sehingga punya apa itu, bisa menjaga data dari intervensi orang lain, itu yang kita ingin ke depannya sebenarnya,” kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2022).
Moeldoko menuturkan, pemerintah selama ini menggunakan jasa cloud asing. Pemerintah lantas berinisiasi untuk membuat sistem cloud mandiri dengan bantuan ketiga pihak tersebut. Ia pun mengaku uji coba proyek tersebut sudah berjalan.
“Itu sebenarnya sudah ada barangnya, tinggal kita perbesar saja, sudah mulai dipraktikkan oleh satu korporasi itu untuk destkop itu,” kata Moeldoko.
Namun Moeldoko belum bisa mengatakan berapa lama pekerjaan migrasi berjalan. Ia juga mengaku pekerjaan rencana cloud mandiri masih uji coba sehingga belum dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.
“Belum sampai presiden sih, saya garap dulu di KSP, ya nanti kalau bentuknya semakin oke, kami lapor ke presiden,” kata Moeldoko.
Kantor Staf Presiden sebelumnya memang melakukan pertemuan terbatas dengan sejumlah stakeholder dalam menyikapi aksi kebocoran data yang dialami beberapa waktu terakhir, salah satunya akibat peretas dengan nama Bjorka. Peretas Bjorka menjual data pribadi di sebuah forum. Selain itu, Bjorka juga membuka data-data milik pemerintah, salah satunya data pribadi pejabat.
Moeldoko selaku KSP lantas bertemu dengan Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Edi Witjara, dan CEO PT Dekstop IP Teknologi Indonesia Phidi Soepangkat.
IP Teknologi adalah sebuah perusahaan penyedia perangkat lunak untuk penyimpanan data. Pertemuan tersebut membahas tentang kondisi keamanan siber nasional, dan upaya pengembangan cloud system lokal buatan anak negeri bersertifikasi BSSN.
Moeldoko beranggapan, kasus kebocoran data saat ini adalah momen bagi Indonesia untuk memperbaiki keamanan siber dengan peran anak muda bangsa. Mantan Panglima TNI ini menilai aksi Bjorka adalah sinyal keras bagi Indonesia untuk memperbaiki dan mengatur ulang dalam isu perlindungan privasi.
“Kita punya teknologinya, kita juga punya talenta-talenta yang ahli di bidang keamanan siber. Mari kita gerakkan sumber daya itu untuk membangun pondasi demi mewujudkan kedaulatan keamanan siber nasional,” kata Moeldoko di gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (16/9/2022).
“Dengan teknologi anak bangsa, data tidak hanya aman, tapi juga bisa kita kontrol,” imbuhnya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
