Kebijakan Energi

Moeldoko Sebut Syarat Dokumen Persulit Nelayan Dapat BBM Subsidi

Moeldoko sebut ke depan nelayan tidak lagi kesulitan mengurus surat rekomendasi, jika mau beli BBM tinggal menunjukkan kartu KUSUKA saja.

Reporter: Andrian Pratama Taher

Terbit 24 Jun 2022 10:39 WIB,

Diperbarui 25 Jun 2022 00:43 WIB

Waktu baca ±2 menit

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. tirto.id/Andrey Gromico

tirto.id - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengakui ada upaya untuk menyulitkan nelayan untuk memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ia juga mengakui ada 69 persen nelayan kecil kesulitan membeli BBM subsidi, dan 78 persen mengalami kesulitan memperoleh surat rekomendasi sesuai survei Koalisi KUSUKA 2022.

“Selain surat rekomendasi, nelayan harus menyertakan lampiran-lampiran. Seperti KTP atau kartu tani, surat keterangan usaha, atau surat keterangan spesifikasi peralatan yang digunakan. Ini yang dinilai menyulitkan,” kata Moeldoko saat rapat koordinasi KSP bersama kementerian/lembaga, di Batam, Kepulauan Riau sebagaimana rilis tertulis, Jumat (24/6/2022).

KSP sempat menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga di Batam, Kepulauan Riau tentang persoalan penyaluran BBM bersubsidi. Rapat tersebut digelar untuk percepatan pemenuhan akses BBM bersubsidi untuk rakyat kecil sesuai arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas pada 17 April 2020.

Moeldoko menegaskan, KSP sudah berupaya untuk mendorong percepatan Kartu Pelaku Usaha Bidang kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Ia beralasan, program KUSUKA akan memuat informasi nelayan yang bisa menjadi pedoman penentuan dan pengalokasian BBM bersubsidi untuk nelayan.

“Ini tidak hanya mengoptimalkan penyerapan kuota BBM bersubsidi, tapi penyalurannya juga akan tepat sasara. KUSUKA itu by name by address, NIK, dan ukuran kapalnya juga terdata di kartu,” terang Moeldoko.

“Jadi ke depan nelayan tidak lagi kesulitan mengurus surat rekomendasi dan lampiran-lampirannya. Jika mereka membeli BBM tinggal menunjukkan kartu KUSUKA saja,” tambah eks Panglima TNI itu.

Moeldoko mengaku, sejumlah jajaran pemerintah sudah melakukan penandatangan kerja sama untuk program penyaluran BBM subsidi kepada nelayan, termasuk optimalisasi program KUSUKA sebagai basis data nelayan.

“MoU ini menjadi pilot project dan akan dikembangkan ke daerah-daerah lain. KSP akan kawal penuh dan memasukkannya ke dalam Sismonev,” tegas Moeldoko.