Indeks Kpk

AJI mengecam upaya pembiaran penyerangan terhadap jurnalis saat kericuhan demonstrasi di KPK, Jumat (13/9/2019) lalu

Pemilihan Firli Bahuri oleh DPR dianggap sebagai sandiwara untuk memuluskan upaya pelemahan KPK. Kasus etik pun tetap akan diingat publik meski Firli sudah mengklarifikasi berkali-kali.

Ketua KPK Agus Rahadjo mengatakan pimpinan komisi antirasuah menyerahkan tanggung jawab pemberantasan korupsi kepada Jokowi. Hal ini menyusul revisi UU KPK yang dibahas di DPR.

Peneliti Pukat UGM Zaenul Rahman menilai masa depan KPK akan tidak menentu di tangan ketua baru, Irjen Pol Firli Bahuri.

Alexander Marwata terpilih kembali menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023. Dia akan memimpin KPK ke depan bersama Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron.

Faktanya: KPK lebih dipercaya publik ketimbang DPR.

Mabes Polri akan rapat untuk mengganti sosok Kapolda Sumatera Selatan Irjen Firli

Filri akan jadi ketua KPK berstatus penjabat tinggi polri sampai ia pensiun dua tahun menadatang.

Bagi aktivis antikorupsi, keberatan Jokowi terhadap revisi UU KPK hanya demi menenangkan para pendukungnya.

Natsir mengatakan terpilihnya Firli merupakan hasil kesepakatan DPR bukan karena ada lobi-lobi politik.

 

Ricuh di depan Gedung KPK karena adanya kesalahpahaman antara kelompok yang berunjuk rasa.

Gerombolan orang membikin rusuh di depan KPK. Mereka membakar bunga, juga melempari kayu hingga batu.

Dewan Pengawas KPK, kata Jokowi, dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan.

Ketua KPK periode 2019-2023 Firli Bahuri memiliki total harta kekayaan Rp18,2 miliar saat ia menjabat sebagai Deputi Bidang Penindakan KPK yang melaporkan LHKPN pada 29 Maret 2019.

KPK menyatakan akan tetap bekerja meskipun calon pimpinan KPK yang bermasalah secara etik, Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023.

Jaleswari dianggap tutup mata terhadap praktik korupsi dan pelanggaran HAM karena terlalu dekat dengan Istana.

Masalah penyadapan menjadi salah satu poin pertanyaan saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III. Mengapa DPR ngotot ingin membatasi wewenang penyadapan KPK?

Pertanyaan ini lantaran adanya pelanggaran etik berat dari KPK karena Firli bertemu TGB.

Luthfi ingin agar KPK lebih memfokuskan diri pada tindakan pencegahan dibanding penindakan

Agus mengaku, memang ada dinamika di kalangan pimpinan atas rencana pengumuman kasus etik yang dilakukan Firli. Namun, akhirnya tiga pimpinan memberikan persetujuan.