Indeks Kpk

Johanis setuju untuk dibentuknya lembaga pengawasan KPK, karena lembaga pengawasan internal saja tidak cukup.

DPR terus mencecar Capim KPK dengan materi pertanyaan revisi UU KPK. Bagi pengamat, itu adalah upaya DPR "mengunci" KPK sejak awal.

16 dosen di Universitas Bengkulu meminta Jokowi mencabut surpres karena dikhawatirkan ikut melemahkan KPK

Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak, mengatakan, KPK menetapkan satu tersangka baru kasus reklamasi Kepulauan Riau berinisial KMN.

ICW menilai Jokowi mengingkari janjinya memberantas korupsi karena setuju merevisi UU KPK.

Sejarah Petral terkait dengan Pertamina dan pernah dihubungkan ke lingkaran orang-orang dekat mantan Presiden Soeharto.

Capim KPK Nurul Ghufron mengatakan SP3 yang diusulkan dalam revisi UU KPK sebagai suatu keniscayaan.

Jokowi mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR RI untuk merevisi UU KPK pada Rabu, 11 September 2019.

Surat dukungan dari 30 Pusat Kajian Hukum dan Antikorupsi se-Indonesia dikirim ke Presiden Jokowi agar membatalkan pembahasan Revisi UU KPK.

Agus Rahardjo selaku Ketua KPK dan insan KPK mendoakan semoga Habibie mendapat anugerah husnul khatimah.

KPK juga mengirim surat agar Presiden tak kirim supres ke DPR agar pembahasan revisi UU KPK tak berlanjut.

Desmond J Mahesa meragukan kemampuan Nawawi yang berlatar belakang hakim untuk membereskan berbagai persoalan di KPK.

Nawawi menilai OTT yang dilakukan KPK hasilnya tak signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Nawawi menganalogikan KPK seperti orang yang sempoyongan sehabis dugem.

Nawawi sepakat untuk mengubah status pegawai KPK menjadi ASN atau PNS.

Jokowi mengklaim masih mempelajari DIM. Setelah selesai mengkaji, Jokowi akan menentukan poin yang direvisi.

Praktik mafia migas disebut masih akan berlanjut karena sejumlah nama masih bebas berkeliaran.

3 poin penting dalam surat yang dikirimkannya, yakni agar DPR tak pilih capim yang diduga melemahkan KPK, tak patuh melaporkan LHKPN serta capim yang memiliki pelanggaran etik.

KPK menduga praktik mafia migas tak hanya terjadi di Petral, melainkan entitas anak usaha lain Pertamina yang bermain dalam mata rantai penjualan minyak, yakni Pertamina Energy Services (PES).

KPK mengungkap praktik mafia migas di tubuh Petral setelah melakukan penyelidikan sejak Juni 2014. Bambang Irianto, bekas Dirut perusahaan tersebut ditetapkan tersangka.