tirto.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif meminta para publik untuk tidak berdemo di depan kantor antirasuah. Ia pun tidak tahu pesan yang ingin disampaikan demo hingga berhari-hari di KPK.
"Kami tidak tahu [Apa tuntutan demonstran], setiap ada kegiatan di sini, demonya banyak. Setelah dwawancarai terayata demonstran bayaran. Saya tidak tahu apa pesan yang mereka sampaikan," kata Syarif saat di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2019).
Meski tidak tahu isi tuntutan para pedemo, Syarif ingin masyarakat tidak melakukan demo terus-menerus. Ia ingin para pegawai KPK bisa damai bertugas tanpa harus menghadapi demo.
"Pesan untuk para pendemo tolong biarkan kami hidup dalam kedamaian," kata Syarif.
Sebagai informasi, KPK terus didatangi demonstran setelah pegiat antikorupsi dan pegawai KPK memrotes keterlibatan mantan Deputi Penindakan KPK Firli Bahuri (Calon Pimpinan KPK yang diduga melanggar etik kemudian terpilih sebagai Ketua KPK jilid V) dalam seleksi Capim KPK. Aksi penolakan secara damai pun terus berlangsung di KPK dan mengarah pula pada isu pelemahan KPK seperti revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK).
Namun, penolakan tersebut mendapat perlawanan dari sejumlah kelompok yang pro-revisi UU KPK dan mendorong agar Firli segera dilantik. Beberapa massa bahkan beraksi anarkis dengan membakar ban dan sempat ricuh.
Contoh massa yang berorasi mendukung revisi UU KPK dan mendukung Firli segera memimpin KPK yakni Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI), Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan Cinta NKRI, dan Masyarakat Pemuda Cinta Indonesia (MATPECI). Sayang, massa tersebut diketahui massa bayaran dengan harga bervariatif.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Andrian Pratama Taher
