Indeks Kpk

Penyadapan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup serta harus atas izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK dinilai akan terjadi conflict of interest.

KPK tengah menghadapi pelbagai upaya pelemahan. Dari usulan revisi UU KPK, tuduhan "Polisi Taliban," kejanggalan kinerja pansel capim, hingga sindiran Jokowi.

Komisi III DPR memuji kinerja Pansel Capim KPK meski banyak dikritik. Namun, mereka malah menyerang pimpinan KPK, padahal kinerjanya selama ini cukup trengginas.

Kewenangan SP3 bagi KPK menurut Gufron tetap harus dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut peneliti TII, Wawan Suyatmiko, aksi DPR yang menginginkan pimpinan KPK yang mengikuti keinginan legislatif justru mengganggu independensi KPK.

Saut mengatakan dirinya sebagai Calon Pimpinan KPK hanya sebatas kampanye kepada Desmond dan tidak ada janji apapun.

Terdapat 235 dosen UGM yang telah mencantumkan namanya dalam petisi penolakan revisi UU KPK usulan DPR RI.

Skema penunjukkan tertutup dalam sistem kontrak pengadaan gula mentah impor di PTPN, dinilai menunjukkan buruknya tata niaga nasional.

Masinton Pasaribu, mengatakan pimpinan KPK periode sekarang punya cara pikir "anarko" karena kerap melawan negara.

Menkumham Yasonna H Laoly menghadap Presiden Jokowi dan diminta mempelajari Revisi UU KPK sebelum pemerintah bersikap.

Ketua Pansel Capim KPK mengaku sudah bekerja semaksimal mungkin. 

Dalam waktu bersamaan KPK menghadapi dua serangan: revisi UU dan calon pimpinan diduga bermasalah tengah mengikuti seleksi tahap akhir di DPR RI.

Pemilihan pimpinan KPK oleh Presiden Jokowi dinilai akan memperkuat lembaga antirasuah ini, karena tanggung jawabnya berada di bawah presiden.

Penutupan logo KPK ini merupakan simbol penolakan dari revisi isi UU KPK usai pemberian surat kepada Presiden Jokowi agar tak menandatangani perubahan undang-undang.

Pegawai KPK membagikan bunga kepada warga yang ada di Car Free Day (CFD) Bundaran HI, Jakarta untuk mengetuk Presiden Jokowi agar tak merespons Revisi UU KPK.

Para inisiator revisi UU KPK dari partai pendukung pemerintah. Pengamat menyebut ada "kepentingan tertentu" di balik itu.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengklaim revisi UU KPK sama dengan mengkhianati semangat reformasi karena pembentukan KPK adalah amanat reformasi.

Pegawai KPK berharap Jokowi bertindak seperti kepala negara yang berkomitmen memberantas korupsi, bukan sebaliknya.

Organisasi masyarakat sipil melihat upaya DPR merevisi UU KPK sebagai upaya melemahkan KPK. Mereka meminta agar Presiden menolak pelemahan KPK dan meminta DPR menunda pembahasan revisi UU KPK.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menduga revisi UU KPK ini sangat jelas bertujuan untuk melemahkan, bahkan menghancurkan komisi antirasuah.