Indeks Kpk

Pegawai KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi berduka usai pengesahan RUU KPK jadi undang-undang dan hasil seleksi pimpinan KPK periode 2019-2023.

Ada kekuatan besar di balik Jokowi yang membuatnya tak berani menolak desakan revisi UU KPK.

Demo penolakan revisi UU KPK meluas hingga di Kota Semarang oleh aliansi mahasiswa yang membawa keranda dan tikus.

Ketua KPK terpilih, Firli Bahuri, mengedepankan pencegahan daripada penindakan. Visi-misinya tak ada yang benar-benar baru.

Apakah Jokowi hendak meniru Sukarno yang pernah membubarkan lembaga antikorupsi?

Pengangkatan pejabat tinggi kepolisian di luar struktur Polri perlu dibarengi dengan pengawasan berlapis dari warga.

Jika revisi UU KPK disahkan sesuai draf yang ada, maka akan banyak koruptor yang lepas dari jerat hukum.

DPR mengesahkan pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri sebagai Ketua, dengan Wakil Ketua Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango dan Lili Pintauli Siregar.

Badan Legislasi DPR dan pemerintah telah menyekapati tujuh hal yang akan dimasukkan dalam revisi UU KPK mulai keberadaan Dewan Pengawas hingga pelaksanaan penyadapan.

Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin tujuh kali dilarikan ke rumah sakir sejak mendekam di lapas klas 1 Surabaya.

Dewan Pengawas Komisi Pemberanatsan Korupsi (KPK) dinilai tak diperlukan, karena rawan konflik kepentingan.

Wadah Pegawai KPK dengan segala upaya menolak capim KPK bermasalah dan revisi Undang Undang KPK.

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tahun ini tercatat sebesar 3,70 pada skala 0 sampai 5

Ada beberapa instansi negara yang dikepalai polisi. Bagi pengamat, ada dampak negatif dari itu.

Presiden Jokowi menegaskan tidak pernah ada skema pengembalian mandat dalam mekanisme penolakan usai terpilihnya ketua baru di KPK.

KPK resmi melantik Cahya Hardianto Harefa sebagai Sekjen dan Fitroh Rohcahyanto sebagai Direktur Penuntutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Pelemahan KPK dinilai telah menyalahi amanah reformasi dan konstitusi.

Perubahan status pegawai KPK menjadi ASN, menghilangkan semangat independensi.

Peneliti ISESS Bambang Rukminto mempertanyakan pernyataan Brigjen Pol Dedi Prasetyo yang menyebut Firli Bahuri tak perlu mundur sebagai Pati Polri.

Massa demo Sabtu ini di depan Gedung KPK mengaku dibayar.