Indeks Korupsi

Penggeledahan Kantor Ditjen PHU Kemenag tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi kuota haji pada penyelenggaraan haji 2023-2024.

Operasi Tangkap Tangan KPK kali ini menyasar salah satu BUMN, yaitu INHUTANI V.

Menurut Asep, sebenarnya jumlah yang disebut oleh Ketua KPK hanya agen-agen besar.

Menurut Asep, orang yang dicegah ke luar negeri merupakan orang yang memiliki kaitan erat dengan perkara yang sedang diusut oleh KPK.

KPK memeriksa dirut dan komisaris PT MAJU sebagai saksi dalam kasus fasilitas pembiayaan LPEI.

Seharusnya, dari tambahan 20 ribu kuota dari Arab Saudi, hanya sekitar 1.600 yang dialokasikan untuk haji khusus.

Dalam SK Menag tersebut tercantum pembagian 20 ribu kuota tambahan menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus.

KPK menyita sejumlah dokumen dari Kantor Ditjen Lanjutan Kemenkes yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi penerimaan suap di Kabupaten Kolaka Timur.

KPK mencegah pemilik Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM), ke luar negeri, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji khusus 2024.

KPK menyegel ruangan pejabat Kemenkes terkait kasus dugaan korupsi di salah satu rumah sakit di RSUD Koltim, Sulawesi Tenggara.

Permintaan Hosnika Purba itu saat sidang perbaikan permohonan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat.

Melalui juru bicaranya, Yaqut Cholil meminta seluruh pihak menunggu hasil penyidikan tanpa prasangka.

KPK masih mendalami terkait pengelolaan uang yang bersumber dari masyarakat yang menjadi calon jemaah haji.

Pencegahan dilakukan usai KPK menaikkan status perkara korupsi kuota haji khusus ke tahap penyidikan.

KPK juga akan mendalami aliran dana dari penentuan kuota haji khusus 2024.

KPK mengungkap pembagian kuota haji tambahan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 dilakukan pemerintah melalui asosiasi travel haji khusus.

Korupsi dalam program gizi melemahkan ketahanan kesehatan. Pun, dari sisi ekonomi, akan terjadi kehilangan produktivitas jangka panjang akibat stunting.

Usai mendengar putusan yang dibaca Majelis Hakim, Martono dan penasihat hukumnya langsung menyatakan menerima vonis tersebut.

MAKI menyerahkan salinan SK Menag Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan ke KPK.

KPK juga memeriksa dua saksi lain dari pihak swasta terkait korupsi bansos COVID-19 dari presiden.