BGN Klaim Anggaran MBG Tak Mungkin Dikorupsi, Ini Alasannya

tirto.id - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengeklaim anggaran program makan bergizi gratis (MBG) tak mungkin dikorupsi. Nanik menjelaskan, anggaran pemerintah untuk program MBG dikontrol langsung oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, terdapat pula audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Dan [anggaran MBG] ini kan dikontrol dari Kementerian Keuangan. Kan ada audit dari BPKP juga. Jadi uang yang tersisa itu ada di rekening itu. Jadi tidak mungkin kalau uang yang MBG ini dikorupsi, itu enggak mungkin,” ujar Nanik kepada para wartawan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

Nanik menjelaskan, anggaran pemerintah untuk program MBG akan langsung masuk ke sebuah rekening virtual account yang dimiliki secara bersama oleh pihak mitra MBG dan juga Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Salah satu pihak, menurutn Nanik, tidak bisa mengambil anggaran secara sepihak. Untuk bisa mengakses anggaran, harus terdapat persetujuan dari kedua belah pihak, yakni pihak mitra dan juga SPPG.

“Ada virtual account, rekening bersama antara SPPG dengan mitra. Jadi ini kalau SPPG ngambil juga enggak bisa, mitra juga enggak bisa. Harus diambil berdua, dan harus persetujuan berdua,” terangnya.

Meski begitu, Nanik menekankan bahwa pada saat ini BGN akan terus melakukan investigasi terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan, mengingat belakangan marak terjadi kasus keracunan di sejumlah daerah.

Untuk itu, saat ini BGN bersama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri tengah melakukan investigasi secara bersama-sama. Nanik juga mengaku telah melakukan komunikasi secara langsung dengan Kepala BIN, Muhammad Herindra, melalui panggilan telepon.

“Kan dari SOP kami melakukan perbaikan. Tapi kemudian saya, kebetulan Kepala BIN kan nelepon. Pokoknya saya minta BIN turun sekarang. Kan dari kepolisian sekarang udah turun gitu loh,” ucap Nanik.

“Jadi kita memang di tim investigasi ini kita bentuk dua, dari dalam ini ada Deputi Tawas, Tawas itu Pemantauan dan Pengawasan,” lanjutnya.