Indeks Korupsi

KPK akan secara berkala sampaikan perkembangan kasus dugaan pemerasan Gubernur Riau, Abdul Wahid, sebagai transparansi proses hukum.

Tindakan pemerasan oleh Abdul Wahid dilakukan di tengah kondisi APBD Provinsi Riau yang sedang defisit hingga Rp3,5 triliun.

KPK menggandeng Kemendagri yang juga melakukan audit terhadap pemerintahan Provinsi Riau.

KPK melihat adanya indikasi penerimaan uang dari sumber lain di luar kasus utama pemerasan.

Djuyamto meminta hukumannya dikurangi karena telah melakukan beragam kegiatan seperti gelar wayang serta mengakui telah melakukan tindak pidana korupsi.

KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap Dani M. Nursalam, tenaga ahli Gubernur Riau, Abdul Wahid.

Penyerahan uang juga sudah dilakukan sebelum KPK melakukan OTT di Riau.

Abdul Wahid sudah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan sejak Selasa kemarin.

Gubernur Abdul Wahid, menjadi Kepala Daerah Riau ke-4 yang terjaring OTT KPK. Ini bisa jadi tanda bahaya dan indikasi budaya korupsi yang mengakar di sana.

KPK mengingatkan Pemerintah Provinsi Riau untuk lebih serius lagi melakukan pembenahan dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi yang menjerat Bupati Situbondo, Karna Suswandi.

Saksi mengungkap ada pertemuan antar direksi Jiwasraya yang meminta semua pegawai menyembunyikan kondisi insolvensi ke publik.

Dani menyerahkan diri setelah berhasil mengelabui tim KPK dalam gelaran operasi tangkap tangan (OTT).

KPK belum merincikan nominal uang yang didapat dari OTT Gubernur Riau dkk itu.

Kasus TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian.

DPR RI sebagai pihak legislatif akan menghargai proses hukum yang dihadapi Gubernur Riau, Abdul Wahid.

Simak profil dan sepak terjang sosok Abdul Wahid, Gubernur Riau yang kini terjaring OTT KPK. Berapa kekayaannya di LHKPN?

OTT KPK terhadap Gubernur Riau ini menjadi yang pertama menyasar gubernur di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Kasus ini hasil pengembangan dari dua perkara sebelumnya, salah satunya dugaan suap dalam pengadaan katalis di PT Pertamina (Persero).

Langkah KPK itu terkait kasus dugaan korupsi pada pengadaan mesin EDC di BRI, yang telah menjerat lima orang tersangka.