Indeks Korupsi E-ktp

Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 dari Fraksi Demokrat Taufik Effendy mengaku tidak hadir dalam rapat e-KTP yang dibahas DPR tahun 2010 silam. Pasalnya, saat itu Taufik tengah fokus membahas Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tengah digarap Komisi II DPR.

Saksi sidang korupsi pengadaan e-KTP, Teguh Juwarno, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR periode 2009-2010 mengklaim tak pernah mengikuti rapat internal DPR dengan Kemendagri dalam hal pembahasan proyek e-KTP 2010-2013.

Mantan Ketua Komisi II DPR Taufik Effendi bantah menerima aliran duit proyek e-KTP. Soal bagi-bagi uang, ia juga mengaku tidak tahu,

KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi e-KTP yakni Andi Narogong. Andi diketahui sebagai pengusaha yang kerap menggarap proyek di Kemendagri.

Sidang lanjutan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik (e-KTP) akan menghadirkan tujuh saksi dari unsur Kemendagri dan DPR yang dijadwalkan diperiksa pada Kamis (23/3/2017).

Pemberian status justice collaborator dalam kasus korupsi e-KTP sangat penting agar bisa menyeret sejumlah nama yang memiliki pengaruh kuat. Tapi, mereka tak otomatis terbebas dari delik pidana.

Polisi menjadwalkan pemeriksaan untuk Marzukie Alie dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Andi Narogong. Marzuki tak menerima dirinya disebut menerima aliran dana proyek e-KTP.

KPK akan memperpanjang pencekalan sejumlah nama yang diduga terlibat di kasus korupsi E-KTP. Sebagian nama yang sudah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 2016 lalu akan habis masa pencekalannya akhir bulan ini. 

Permintaan KPK ini didasari adanya dua pelaporan yang diterima Mabes Polri dari mantan Ketua DPR Marzuki Alie dan mantan anggota Komisi II yang kini anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng.

Pukat UGM mengharapkan KPK transparan menangani kasus e-KTP. Salah satunya, dengan membeberkan nama 14 orang yang telah mengembalikan uang dalam kasus ini.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengemukakan alasan KPK melindungi 14 nama pengembali uang -eKTP karena alasan keamanan. Meski demikian, proses pidana terhadap penerima uang itu tetap berlanjut.

Nusron menjelaskan bahwa Setya Novanto baru diduga terlibat dalam kasus e-KTP, sehingga harus diuji secara hukum terlebih dahulu.

Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng melaporkan pengusaha Andi Narogong ke Mabes Polri. Ia tak terima namanya disangkutpautkan menerima fee dari proyek e-KTP dari keterangan Andi Narogong dalam dakwaan Irman dan Sugiharto.

Pernyataan ARB dapat juga dimaknai bahwa sampai saat ini kader Partai Golkar masih solid mendukung penuh kepemimpinan Setya Novanto.

Petinggi Partai Golkar mengklaim tetap solid mendukung Setya Novanto menghadapi tuduhan di kasus korupsi e-KTP. 

Terdakwa korupsi proyek e-KTP, Irman yang merupakan mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) membantah pernyataan mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini terkait permintaan uang untuk mantan Mendagri Gamawan Fauzi.

Dalam persidangan e-KTP, Gamawan Fauzi sempat adu argumen atas informasi yang diberikan mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap. Perbedaan terjadi terkait keterangan perubahan sumber anggaran proyek e-KTP.

Upaya melemahkan KPK sebagai lembaga penegak hukum perkara korupsi kembali terasa, di tengah proses hukum skandal mega korupsi e-KTP yang sedang bergulir. Persoalan ini bukan terjadi kali ini saja.

Chaeruman Harahap mengaku dapat duit dari bisnis bukan proyek e-KTP. Ia membantah sejumlah bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Chaeruman mengaku sering melihat Andi menemui Setnov di DPR. Tapi ia mengakui tak mengetahui pembicaraan di antara kedua orang itu.