Indeks Korupsi E-ktp

Menurut Yunarto Wijaya, Golkar harus melakukan evaluasi dengan mengevaluasi Setya Novanto sebagai ketua umum dan kader-kader lainnya yang tersangkut korupsi.

Menurut Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Erwin Ricardo Silalahi, ada kekuatan politik besar yang telah sengaja mengarahkan KPK dalam setiap tindakannya.

Ketua Komisi Yudisial Aidul F. Azhari mengatakan putusan hakim Cepi bisa disebabkan faktor tidak cermat atau dugaan hakim kena suap.

Meski menghormati hasil sidang praperadilan Novanto, pimpinan KPK kecewa dengan putusan Hakim Cepi Iskandar. KPK menilai pembatalan status tersangka Novanto menhambat pengusutan kasus korupsi e-KTP.

Tim kuasa hukum Setya Novanto menilai putusan Hakim Cepi Iskandar sudah sesuai dengan fakta persidangan praperadilan.

Kemenangan Setya Novanto dalam gugatan praperadilan atas penetapan tersangka korupsi e-KTP disambut positif dua tokoh Partai Golkar, Ratu Dian dan Mahyudin.

KPK sebelumnya optimistis penetapan tersangka Novanto telah memenuhi prosedur hukum.

Setya Novanto memenangkan gugatan praperadilan dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

KPK mengharapkan hakim tunggal pada praperadilan Setya Novanto memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Meskipun ada kemungkinan untuk menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka, KPK menunggu hasil praperadilan.

Salah satu rekam jejak Cepi Iskandari adalah pernah menangani perkara praperadilan penetapan tersangka CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo melawan Bareskrim Polri.

KPK tetap optimistis bisa memenangkan sidang praperadilan penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP). Di sis lain, ICW menemukan sejumlah kejanggalan selama proses sidang berlangsung.

Rapat pleno DPP Partai Golkar pada Jumat besok akan membahas dua hal, yakni jawaban Setnov atas rekomendasi pengunduran dirinya dari kursi ketua umum Golkar dan pemberian sanksi indisipliner bagi tersangka kasus e-KTP itu.

Sidang putusan praperadilan Setya Novanto akan digelar pada Jumat sore (29/9/2017). Apabila Novanto menang, Pansus Hak Angket mendapatkan tambahan bahan untuk menyerang KPK. 

Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada hari ini, yang melanjutkan pembahasan soal penonaktifan Ketua Umum Golkar Setya Novanto, batal digelar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan keputusan Hakim sidang Praperadilan Setya Novanto karena menolak pemutaran bukti rekaman dalam persidangan.

KPK juga akan memeriksa saksi lain dari pihak swasta untuk tersangka Setya Novanto, yakni Endra Raharja Masagung.

Yorrys Raweyai mengklaim rekomendasi rapat pleno harian DPP Golkar, yang meminta Novanto mundur, disambut positif oleh pengurus daerah partai berlambang beringin itu.

Akibat dari kasus Novanto, elektabilitas Golkar dalam rilis survei CSIS menurun menjadi 10,9 persen pada 2017.

KPK segera meminta pendapat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengenai penyakit yang sedang diderita Setya Novanto.