Indeks Korupsi E-ktp

Pembahasan surat perintah penyidikan (sprindik) terkait penetapan tersangka Setya Novanto di kasus korupsi e-KTP masih menjadi diskusi di internal KPK.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin akan diperiksa oleh penyidik KPK.

Mantan Ketua Fraksi Demokrat (2010-2014) mengklaim sudah mengembalikan duit Rp970 juta dari Muhammad Nazaruddin ke fraksinya.

Inayah dan Raden Gede dicegah ke luar negeri terhitung sejak 4 Oktober 2017 untuk enam bulan ke depan.

Pimpinan KPK sudah menentukan sikap terkait pemeriksaan Aris Budiman. Mereka memberikan instruksi agar Dirdik KPK itu segera diproses Dewan Pertimbangan Pegawai.

Kuasa hukum Setya Novanto melayangkan laporan ke Bareskrim Polri pada hari ini. Tapi, tidak ada penjelasan soal siapa pihak yang dilaporkan oleh pihak Novanto itu.

JPU KPK mencecar Gamawan Fauzi terkait pertemuannya dengan Direktur PT Biomorf Lone LLC, Johannes Marliem, di Padang pada tahun 2010.

KPK menegaskan akan mengambil langkah hukum alternatif yang dimaksudkan untuk kembali menjadikan Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP.

Gamawan Fauzi terima honor sebagai narasumber dari terdakwa korupsi e-KTP Irman saat proyek e-KTP masih bergulir.

MA menyatakan bahwa kekebalan hukum bagi pelapor tindak pidana atau "whistleblower" tidak berlaku di Indonesia.

Operasi tahap pertama dinilai cukup sukses, namun Novel masih butuh perawatan lebih lanjut.

Freidrich mengatakan Novanto memiliki arloji Richard Mille (RM). Namun, arloji tersebut bukan pemberian Marliem.

Menurut Freidrich, KPK tidak bisa menggunakan rekaman pemeriksaan Johannes Marliem karena ketentuan hukum.

Apabila KPK menerbitkan Sprindik baru untuk Setya Novanto, pengacara Ketua DPR RI tersebut mengancam akan melaporkan pimpinan Komisi Antirasuah ke polisi.

KPK masih mengkaji kemungkinan untuk penerbitan Sprindik baru bagi mantan tersangka korupsi e-KTP, yakni Ketua DPR RI, Setya Novanto.

MA segera memproses pengaduan Koalisi Masyarakat Sipil atas putusan Hakim Cepi Iskandar dalam perkara praperadilan Setya Novanto.

Johannes Marliem disebut memberikan jam tangan senilai Rp1,8 miliar pada seorang pejabat di Indonesia. KPK menelusuri kepemilikan jam tangan ini.

Ketua DPR Setya Novanto dinilai bisa ditetapkan sebagai tersangka lagi dengan bukti baru yang dimiliki KPK.

Pimpinan KPK menilai putusan Hakim Cepi Iskandar memuat sejumlah pertimbangan hukum yang kurang tepat.

Keputusan KPK untuk mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru bagi Setya Novanto masih dikaji.