Indeks Korupsi E-ktp

KPK bisa memeriksa seorang tersangka tindak pidana korupsi tanpa izin presiden.

Agus dan Saut dilaporkan karena dituding menandatangani surat palsu.

Majelis memperberat hukuman terhadap Irman dan Sugiharto terkait uang pengganti.

Gamawan mengaku ditanya soal hubungannya dengan Anang Sugiana dan Setya Novanto.

"Ketika surat itu (SPDP) dikeluarkan, maka dengan sendirinya untuk KPK sudah tidak menjadi rahasia lagi karena surat tersebut sudah publish, beredar keluar paling tidak ada dua pihak, yakni JPU atau tersangka," kata Fickar.

"Diperiksa untuk Pak Anang, sudah ya nanti," kata Gamawan Fauzi di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Rabu (8/11/2017).

"Hanya ditanya apakah mengenal Setya Novanto dan saya sampaikan saya mengenal kemudian apakah mengenal Anang Sugiana, saya katakan tidak mengenal," kata Teguh Juwarno.

Beredarnya SPDP atas nama Setya Novanto mirip dengan bocornya sprindik Anas Urbaningrum.

Mahfud MD menilai KPK bisa menjemput paksa Setya Novanto tanpa izin Presiden Joko Widodo. Rujukan hukumnya UU MD3 Pasal 245 ayat 3 butir c.

Dalam surat yang dikirimkan DPR kepada KPK menyatakan bahwa Novanto tidak dapat memenuhi panggilan KPK sebelum ada izin presiden.

KPK sudah menerbitkan Sprindik baru terkait kasus korupsi e-KTP yang juga memuat penetapan tersangka. Tapi, karena sejumlah alasan, KPK masih mencari waktu yang tepat untuk mengumumkan nama tersangka itu.

Sebelumnya, Setya Novanto tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo pada Senin (30/10).

Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengklaim kliennya sama sekali tidak menerima pemberitahuan mengenai status barunya terkait kasus e-KTP. Karena itu, dia mengklaim SPDP Setya Novanto, yang bocor, adalah hoax.

KPK membenarkan ada Sprindik baru kasus korupsi e-KTP yang terbit pada akhir Oktober 2017. Tapi, KPK masih mencari waktu yang tepat untuk mengumumkan nama tersangka baru di Sprindik itu.

KPK akan menyampaikan SPDP tembusan maksimal 7 hari sesuai dengan keputusan MK.

Pernyataan itu menanggapi sikap Setya Novanto yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK dengan alasan lembaga itu belum mengantongi izin dari Presiden.

"Pertanyaan sama kayak yang dulu, kenal tidak sama Pak Setya Novanto terus bagaimana Komisi II, mitra kerjanya seperti apa," kata Miryam.

Namun, KPK enggan memberi penjelasan lebih jauh siapa tersangka baru yang dimaksud.

"Karena KPK telah bertindak secara sembrono dengan membocorkan sprindik atau SPDP dan membocorkan rahasia-rahasia penyidikan," kata Fahri.

"(Diperiksa) untuk Pak Setya Novanto," kata Miryam saat ditanya wartawan sebagai saksi untuk Setya Novanto dalam pengembangan kasus e-KTP.