Indeks Korupsi E-ktp

Febri mengaku belum bisa menyampaikan secara rinci terkait kapasitas pemeriksaan kakak Setya Novanto.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, pihaknya siap menghadapi sidang lanjutan korupsi e-KTP dengan agenda pembacaan eksepsi.

PPATK memastikan informasi aliran dana ke Setya Novanto, yang disebut dakwaan Jaksa KPK untuk eks Ketua DPR RI itu, berdasar bukti kuat dari hasil investigasi lembaga tersebut.

"SN hari ini diperiksa sebagai saksi untuk ASS," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Dua anak Setya Novanto yakni Dwina Michaella dan Rheza Herwindo akan diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo.

Eksepsi Setya Novanto akan mempermasalahkan hilangnya sejumlah nama eks anggota DPR dan dakwaan jaksa soal penerimaan uang terkait dengan korupsi e-KTP.

Febri menyatakan bahwa Setya Novanto sudah ditangani oleh pihak dokter KPK.

Maqdir Ismail menuding dakwaan jaksa KPK layak dibatalkan sebab tak menyebut sejumlah nama eks anggota DPR yang tersangkut korupsi e-KTP.

Deisti menyatakan, Novanto tidak mengalami keluhan-keluhan lagi seperti yang diungkapkan saat sidang perdana yang dihadapi suaminya di Pengadilan Ttipikor.

JK menekankan peran kunci profesi akuntan dalam menjaga transparansi dan evaluasi keuangan.

Menurut Firman, KPK seharusnya juga mencatut nama-nama anggota DPR yang hilang dalam dakwaan seperti Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Hilangnya "jejak" nama politisi PDIP sempat dipersoalkan oleh Maqdir Ismail selaku Ketua Tim Penasihat Hukum Setya Novanto dalam kasus e-KTP.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengharapkan tidak ada lagi pihak-pihak yang menghambat penanganan perkara tindak pidana korupsi e-KTP.

"Pihak lain yang juga diduga menerima aliran dana (korupsi e-KTP) tentu akan terus kita kejar," kata Febri Diansyah.

Nana tidak menjelaskan secara rinci penyakit yang dialami Setya Novanto.

Kusno menyatakan perkara Setya Novanto telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sikap Setya Novanto selama persidangan kemarin layak disangkakan melanggar pasal 21 UU Tipikor sebagai upaya merintangi proses peradilan.

KPK memberikan tanggapan seputar tidak adanya sejumlah nama politikus di dakwaan Setya Novanto meski nama mereka disebutkan di dakwaan e-KTP Irman dan Sugiharto.

Pembacaan putusan perkara dalam sidang praperadilan Setya Novanto dipercepat menjadi pukul 10.30 WIB karena putusan dinyatakan sudah hampir rampung.

"Terdakwa meminta diskon 50 persen dan akhirnya disepakati oleh Marliem ada diskon 40 persen atau sebesar 0,2 dolar AS atau Rp2.000 per penduduk," kata JPU KPK Ahmad Burhanuddin.