Indeks Korupsi E-ktp

Agenda sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto hari ini, KPK akan menghadirkan tiga ahli hukum sebagai saksi dan mempertimbangkan hadirnya saksi fakta.

Samad menegaskan untuk mencari keterlibatan partai politik dalam kasus e-KTP, maka KPK perlu gunakan UU pencucian uang.

Terjadi perbedaan pandangan antara KPK dengan Mudzakir sebagai saksi ahli dari pihak Novanto.

"Ini juga seharusnya ditangkap oleh pengadilan yang membuat jadwal, jangan sampai jadi permainan waktu," kata saksi ahli di praperadilan di sidang Setnov, Mudzakir.

Mudzakir menyatakan bahwa pihak termohon dalam hal ini KPK akan sia-sia jika menggunakan bukti yang dinyatakan tidak sah dalam putusan praperadilan sebelumnya.

Menjelang sidang e-KTP, KPK terus memantau kesehatan Setya Novanto agar dapat mengikuti persidangan.

Firman Wijaya mengaku masih mendiskusikan persiapan sidang perdana kasus korupsi e-KTP Setya Novanto.

Ia mundur lagi dari kursi Ketua DPR karena jadi tersangka kasus KTP-elektronik. Sebelumnya gara-gara "Papa minta saham."

Menurut Yorrys Raweyai, penunjukan Aziz Syamsudin untuk menggantikan Novanto bisa mencoreng nama lembaga negara dan Partai golkar.

Menurut Doli Kurnia, sikap Setya Novanto atas surat penunjukan pergantian Ketua DPR RI tersebut ilegal dan bisa mempermalukan lembaga negara. 

Menurut Mahyudin, dengan menunjuk Azis Syamsuddin otomatis Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatan ketua DPR.

Kuasa hukum Setya Novanto mengklaim sidang praperadilan kliennya tak terganggu dengan mundurnya Otto dan Fredrich.

Pertemuan Dewan Pakar Golkar dengan 6 wakil DPD I partai itu pada hari ini menghasilkan 4 rekomendasi soal munaslub.

Dari lima hakim yang akan menjadi pengadil Setya Novanto, hanya Hakim Yanto yang baru menangani kasus e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun.

"Surat ini rahasia, bagaimana pemohon (Novanto) bisa mendapatkan surat rahasia di internal KPK," kata Efi Laila.

KPK inginkan jadwal persidangan praperadilan tetap sesuai seperti yang sudah ditetapkan.

Soal pengunduran diri Otto Hasibuan dan Fredrich Yunadi, Ketut mengatakan dirinya tak tahu soal itu.

KPK memberikan jawaban terkait status penyidik KPK Ambarita Damanik yang dipermasalahkan karena dianggap berstatus ilegal.

Salah satu yang disoroti oleh Kepala Biro Hukum KPK, Setiadi adalah soal dalil dari kuasa hukum Novanto terkait ne bis in idem.

"Jadi kami memohon kepada hakim untuk tetap diberikan perlindungan pada hak-hak asasi dari klien kami sehingga sebelum tanggal 13 (Desember) sudah ada putusan Yang Mulia," kata Ketut.