Indeks Korupsi E-ktp

Keluhan sakit yang disampaikan Novanto bertentangan dengan keterangan dokter.

Sidang praperadilan seharusnya tidak dilanjutkan, dosen hukum pidana UGM, Muhammad Fatahillah.

Irene berharap tak ada lagi halangan sakit yang dijadikan alasan oleh Setnov pada sidang-sidang selanjutnya.

Dakwaan Jaksa KPK untuk Setya Novanto mengungkap peran sentralnya di kasus korupsi e-KTP.

Sidang perdana kasus dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto sempat diskors dua kali karena terdakwa mengaku sakit di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/12/2017)

Keputusan melanjutkan pembacaan surat dakwaan ini diambil setelah Majelis Hakim bermusyawarah dengan mempertimbangkan keterangan dokter yang memeriksa Novanto.

Sidang perdana kasus e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto kembali diskors. Setya Novanto menolak diperiksa dokter dari RSPAD.

"Kita bersabar, menunggu, bagaimana hasil daripada tim dokter yang ada dan tentu nanti akan menentukan atau menjadi dasar apakah dilanjutkan atau tidak persidangan pada hari ini," kata Idrus.

JPU KPK mengatakan hilangnya nama Ganjar dan Yasonna di Dakwaan Setya Novanto merupakan hal yang wajar.

Aksi tanya jawab hingga debat sengit antara Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tim penasihat hukum, dan Hakim mengawali sidang.

Dalam surat dakwaan, Setnov memberi keuntungan untuk Gamawan Fauzi, sebesar Rp50 juta dan satu unit ruko di Grand Wijaya serta sebidang tanah.

PT Murakabi Sejahtera dipersiapkan oleh Novanto dan Andi Agustinus menjadi salah satu perusahaan pendamping pekerjaan proyek e-KTP.

Akbar Tanjung menyatakan Golkar bisa terhindar dari keterpurukan hanya dengan menggelar Munaslub.

"Terdakwa mengaku sakit namun berdasarkan pemeriksaan dokter kami (KPK) terdakwa tak dinyatakan sakit," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Irene Putri.

Peran dokter sangat penting untuk mengecek kesehatan terdakwa sehingga majelis hakim dapat melanjutkan sidang atau tidak.

Dalam menangani kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Novanto, KPK tidak membiarkan sekecil celah apapun dalam proses pemeriksaan.

Hakim Yanto menanyakan beberapa hal untuk konfirmasi identitas Setnov. Namun, politisi Partai Golkar itu lagi-lagi bungkam, tak ada satu pun pertanyaan hakim dijawab.

Hakim Kusno memutuskan agar sidang praperadilan tetap dilanjutkan dengan agenda kesimpulan dan pembacaan vonis, pada Kamis (14/12/2017).

"Jadi kami punya alat rekam sidang di sana (PN Jakpus) beberapa tahun yang lalu sudah kami pasang. Rekan-rekan kami di sini ditampilkan," ucap Setiadi.

"Jadi sidang kita skors dulu ya, kurang lebih 1,5 jam," kata Hakim Kusno.