Indeks Koperasi

Apa perbedaan Koperasi Merah Putih dan BUMDes? Di antaranya mencakup dasar hukum, bentuk usaha, modal, hingga jumlah unit.

Simak link website Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ketahui jenis gerai dan manfaatnya.

Pemerintah telah merilis Petunjuk Teknis pembuatan Koperasi Merah Putih, beserta skema dan dasar hukumnya. Simak ulasannya berikut ini.

Sakti menilai bahwa jumlah dan kondisi kapal pengawas milik pemerintah saat ini masih kurang ideal.

Pemerintah akan segera membentuk satgas harian untuk mempercepat pembentukan Kopdes Merah Putih.

Pemerintah ingin Koperasi Desa Merah Putih memiliki kegiatan usaha wajib yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa.

Budi Arie mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih juga akan  dikembangkan menjadi kophub, covhub, omnichannel, dan marketplace di masa depan.

OJK akan melihat lebih dulu apakah Koperasi Desa Merah Putih masuk dalam kategori menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan atau tidak.

Informasi tentang biaya pelatihan pengawas koperasi Rp5 juta per orang tidak berasal dari kebijakan resmi kementerian.

Sebelum mengglorifikasi jumlah lapangan kerja yang bakal tercipta, konsep Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus terlebih dulu dijelaskan.

Kementerian Koperasi mengungkap Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan 1 juta pekerja atau karyawan.

Pendanaan Kopdes Merah Putih tidak akan memakai Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Penambahan anggaran itu dilakukan untuk membiayai pelatihan sebanyak 240 ribu pengawas koperasi desa di 80 ribu Kopdes Merah Putih se-Indonesia.

Para mengemban jabatan manajer atau pelaksana koperasi akan diberikan pelatihan sebelum bertugas.

Kemendagri menekankan pentingnya peran bupati dan wali kota dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Kemendes mengusulkan agar para sarjana yang masih menganggur untuk dijadikan pegawai Koperasi Desa Merah Putih.

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui kerja sama antardesa karena ada desa yang memiliki penduduk kurang dari 500 orang.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dikelola menggunakan skema top-down memiliki tingkat kegagalan lebih tinggi. Apa penyebabnya?

Langkah tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.

Inpres ditujukan pada Menko Pangan, Menteri Koperasi, Menteri Desa, Menkeu, Mendagri, & Menteri Kelautan dan Perikanan.