Indeks Koperasi

Presiden Prabowo, menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

Pemerintah menargetkan membangun 70.000 hingga 80.000 kopdes Merah Putih menggunakan pendanaan dari APBN dan APBD.

Zulhas, mengungkap, sebanyak 70 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan mulai beroperasi pada Juli 2025.

Kemenkop mencabut Nomor Induk Koperasi (NIK) Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara di Kudus, Jawa Tengah.

Koperasi Desa Merah Putih digagas pemerintah sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan. Lantas, kapan program ini akan dijalankan?

Melki berujar, secara persentase, jumlah koperasi di NTT paling tinggi di Indonesia. Karena itu, NTT bisa jadi model atau contoh dalam skala nasional.

Program Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat ekonomi masyarakat ramai ditolak di Purwerojo.

Mendagri, Tito Karnavian, menyebutkan Koperasi Desa Merah Putih bertujuan stok dan harga pangan tetap stabil.

Kopdes Merah Putih diharapkan dapat membantu petani untuk memasarkan hasil panennya dan juga lebih mudah mengakses pupuk bersubsidi.

Prabowo menekankan mengenai koperasi desa kepada para kepala badan, menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga nonpemerintahan.

Pemerintah bakal membentuk koperasi tingkat desa bernama Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di 70.000-80.000 desa se-tanah air.

Budi Arie menilai, revisi UU Minerba bisa meningkatkan kapasitas usaha koperasi serta kesejahteraan anggota dan masyarakat setempat.

Kementerian Koperasi belum bisa memastikan kontrak PPKL diperpanjang atau tidak.

Kementerian Koperasi juga menduga ada beberapa koperasi gadungan yang memberikan bunga besar ke masyarakat.

Kemenkop memastikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, sudah tak lagi bermasalah, meskipun memiliki kewajiban membayar sebesar Rp690 miliar.

Menkop, Budi Arie Setiadi, berdalih akan mengganti nama Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan menjadi Sarjana Penggerak Koperasi.

Budi Arie mengaku hanya koperasi susu Jawa Timur yang bisa memenuhi kebutuhan susu secara domestik dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Langkah tersebut diharapkan bisa menjamin pembiayaan-pembiayaan dari koperasi.

Lewat koperasi yang namanya diambil dari penyintas Tragedi 1965, para korban pelanggaran HAM Berat mencoba bangkit di bidang ekonomi, berusaha mandiri.

Kemenkop bakal mendorong pembentukan Industri Pengolahan Susu demi meningkatkan volume dan kualitas produksi.