Indeks Konflik Papua

Distrik Abepura di Kota Jayapura, Papua, lengang pada Jumat pagi hingga siang, setelah demonstrasi menentang tindakan rasisme terhadap warga Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, pada Kamis (29/8/2019).

TNI lewat Kodam Cendrawasih mengirim 10 mobil truk ke kantor Gubernur Papua. 1000 massa yang menduduki kantor Gubernur Papua dievakuasi untuk mencegah konflik antar-massa di Papua.

Dari mana kesan eksklusif itu muncul? Apakah dari stigma yang kita buat sendiri?

Ketua MRP Timotius Murib menjelaskan soal penyebab masyarakat Papua menggelar sejumlah aksi termasuk di Jayapura.

Layanan seluler di Kota Jayapura masih terputus, Menkominfo Rudiantara menyebut hal itu terjadi karena ada yang memotong kabel utama jaringan optik telekomunikasi.

Komnas HAM menilai konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua membutuhkan upaya dialog.

Dewan Pers usul pembentukan media center untuk Papua. Jadi, tidak semua orang boleh bicara. 

Layanan TelkomGroup mencakup Telkomsel dan IndiHome masih dapat beroperasi di beberapa lokasi sehubungan dengan terjadinya peristiwa kerusuhan di Jayapura.

Pendekatan keamanan di Nduga harus dikurangi untuk mengembalikan rasa aman bagi warga. Salah satunya mulai menarik personel TNI-Polri dari Nduga.

Kerusuhan di Jayapura hari ini mengakibatkan kota itu lumpuh. Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib mengungkapkan sejumlah masalah yang memicu amuk massa di Jayapura.

Menurut Wiranto, Perjanjian New York tahun 1962 menyatakan bahwa Irian Barat--kini Papua dan Papua Barat--secara sah masuk ke wilayah NKRI.

Menkopolhukam Wiranto tegaskan pengibaran bendera bintang kejora dilarang. Pemerintah pun akan menindak sesuai proses hukum.

Dua pengunjuk rasa dan satu anggota TNI tewas dalam kericuhan di depan kantor Bupati Deiyai.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebut DPR sudah turun tangan selesaikan masalah Papua. Ia pun mendengar Presiden Jokowi segera berdialog untuk menyelesaikan masalah Papua.

Situasi Jayapura pada Kamis (29/8/2019) memanas.

Timotius Murib menegaskan, sudah 19 tahun otonomi khusus Papua tidak berdaya. Bangsa Papua menolaknya.

Polisi dan Pemerintah Kabupaten Jember berupaya melarang jurnalis untuk meliput demonstrasi mahasiswa Papua di Jember karena dianggap memecah keutuhan NKRI.

Ombudsman justru mendapatkan data pengungsi dari Tim Kemanusiaan Nduga.

Situasi Papua memanas pada hari ini karena aksi massa kembali terjadi di Kota Jayapura. Aksi massa itu juga diwarnai kericuhan dan pembakaran kantor Majelis Rakyat Papua (MRP).

Situasi Kota Jayapura, Papua masih belum kondusif, akses komunikasi telepon dan pesan singkat (SMS) diblokir sejak pukul 15.30 WIT ketika massa yang berunjuk rasa mulai menuju arah Kantor Gubernur Dok II Jayapura.