Indeks Konflik Papua

Situasi terkini Kota Jayapura, Papua masih belum kondusif akibat aksi demonstrasi yang digelar di pusat kota. Pertokoan tutup, siswa sekolah dipulangkan dan aparat masih berjaga di sekitar lokasi demonstrasi, Kamis (29/8/2019).

Polisi dan Pemerintah Kabupaten Jember berupaya melarang jurnalis untuk meliput demonstrasi mahasiswa Papua di Jember karena dianggap memecah keutuhan NKRI.

Tindakan polisi dinilai berlebihan dan mengandung unsur paksaan.

Kabar soal baku tembak di Kabupaten Deiyai yang menewaskan 1 anggota TNI dan 5 polisi terluka masih sumir.

Pengurus ormas FKPPI, Tri Susanti ditetapkan tersangka penyebar ujaran kebencian dan hoaks dalam kasus pengepungan asrama mahasiswa Papua di Asrama Surabaya.

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Frans Barung Mangera menyebut tak ada paksaan dari anggota kepada pelajar asal Papua di SMKN Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Ombudsman meminta Kemenkominfo membuat aturan teknis yang jelas soal pemblokiran internet di Papua.

Tito Karnavian mengatakan layanan internet di Papua akan kembali normal ketika penyebaran konten berita dan informasi negatif berkurang intensitasnya.

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) akan mengevaluasi kebijakan pemblokiran internet.

Polisi mengatakan tersangka ujaran rasisme terhadap mahasiswa Papua akan ditetapkan dalam satu atau dua hari ke depan.

Nasib internet di Papua. Sudah lambat, diblokir pula.

Ombudsman menilai masyarakat Papua punya hak untuk mengakses informasi melalui internet. 

Fadli Zon menyebut pemblokiran internet sama dengan upaya pemberedelan di masa Orde Baru.

Polisi mengaku mereka hanya mempersenjatai personelnya dengan gas air mata saat mengepung asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Tapi mahasiswa menemukan tiga selongsong peluru. 

Menjaga stabilitas nasional menjadi dalih pemerintah tiap kali memblokir akses masyarakat ke internet.

Kemenkominfo akan memberikan klarifikasi terkait penerapan kebijakan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat kepada Ombudsman RI, Rabu (28/8/2019).

Dedi mengatakan, patroli gabungan sudah menutup 32 ribu lebih konten yang diduga bersifat provokatif terkait Papua. 

Menkominfo, Rudiantara tak mau ambil pusing dengan dampak pelambatan maupun pemblokiran internet di Papua.

Transmigrasi menjadikan Papua identitas sosial yang digilas dan dilebur dengan keindonesiaan yang lebih ‘modern’ dan ‘maju’.

YLKI mendesak pemerintah untuk bertanggung Jawab kepada konsumen yang meminta ganti rugi terkait pemblokiran internet di Papua.